BOGOR TODAY- Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman yang juga menjadi salah satu narasumber dalam acara Silaturahim dan Dialog Politik Bogor Politic Club dengan mengusung tema Mengembalikan Demokrasi Kerakyatan Tanpa Money Politic, Mungkinkah? di Hotel Savero, jalan Pajajaran, Kota Bogor. Sabtu (19/08/2017) mengusulkan pemerintah pusat agar menaikkan jumlah logistik partai politik melalui APBD untuk proses edukasi politik masyarakat agar terhindar dari Money Politic (Politik Uang).
“Menurut saya yang juga selaku Ketua Partai Demokrat Kota Bogor adalah demokratisasi itu yang paling berat adalah kita ketua partai yang ada di wilayah, karena masih kecilnya logistik dari pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari money politic,†kata Usmar.
Sebab masih kata Usmar, karena para pimpinan partai politik mengelola logistik sangat kecil, sehingga yang paling merasakan adalah kondisi partai dibawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, sementara logistik yang dimiliki partai politik sangat minim.
“Pemerintah pusat hanya memberikan berdasarkan Undang-undang (UU) yang berlaku satu suara sah untuk menjalankan roda partai adalah Rp. 2.225 satu suara sah, padahal  partai politik berjuang untuk mendapatkan suara tidak cukup hanya dengan Rp. 50 ribu, 100 ribu bahkan mungkin berlipat-lipat dari itu. Itu yang menjadi persoalan kita,†akunya.
Namun beberapa waktu lalu pimpinan partai politik diundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ia berharap ada kenaikan cost suara sah yang dikeluarkan partai politik apakah naik 100 persen atau naik 500 persen. “Itu yang ditunggu oleh kita, karena kita di wilayah memiliki kewajiban mengedukasi masyarakat, kemampuan edukasi itu yang berkaitan erat dengan cost atau logistik,†paparnya.
Usmar menyebutkan, Partai Demokrat di Kota Bogor memiliki 5 kursi setara dengan mendapatkan dari jumlah suara sah Rp. 107 juta dari pemerintah melalui APBD Kota Bogor. “Jadi bagaimana kita mau mengedukasi masyarakat dalam upaya agar tidak terjadi money politic, sedangkan jumlah logistiknya kecil,†jelasnya.
Ia berharap kedepan partai politik masih tetap melakukan edukasi kepada masyarakat menuju demokrasi kerakyatan tanpa money politic yang dapat terkikis sedikit demi sedikit.
“Jadi saya secara pribadi percaya kalau kader partai politik diberdayakan dan diberikan logistik yang cukup mampu mengedukasi masyarakat, sehingga pada saat kontestasi baik di Pilkada, Pileg dan Pilpres masyarakat akan lebih  mudah menentukan pilihannya karena partai politik bekerja di daerah,†pungkasnya.(Yuska Apitya)
