Untitled-2JAKARTA, TODAY—Subsidi listrik pada Ran­cangan Angga­ran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dipatok sebesar Rp 48,6 triliun atau tu­run dari yang di­anggarkan pada APBN Peruba­han 2016, yaitu sebesar Rp 50,7 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kement­erian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran yang lebih kecil karena ada pengurangan jumlah pelanggan yang mendapatkan listrik subsidi.

“Tahun depan subsidi lis­tik kita berharap mendapat ada pengurangan jumlah pelanggan dengan sambungan harga ber­subsidi,” kata Suahasil di kan­tor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Menurut Suahasil, kebijakan tersebut adalah bentuk pena­taan agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran. Sehingga ti­dak tepat bila dikatakan sebagai pencabutan subsidi. “Jadi subsidi tetap diberikan, bukan nggak di­berikan, tetapi jumlah pelanggan­nya kita berharap lebih rendah. Kenapa jumhlahnya lebih rendah, karena kalau pakai data sekarang 40 juta pelanggan itu , padahal jumlah rumah tangga di Indone­sia itu 63 juta,” terangnya.

Penerima subsidi listrik adalah golongan R1-450 VA dan R1-900 VA. Diharapkan proses pe­nyisiran segera dilakukan PT PLN persero, sehingga rumah tangga yang tidak layak mendapat­kan subsidi, bisa dipindahkan ke golongan yang lebih tinggi. “Menata ulang supaya yang menerima subsidi listik itu yang miskin dan tidak mampu. Makan­ya itu berharap segera memind­ahkan pelanggan yang dianggap mampu,” tukasnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 pemerin­tah juga meniadakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada se­luruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini berbeda dari dua tahun terakhir di mana beberapa perusahaan pelat merah selalu mendapatkan suntikan modal dari APBN.

Direktur Utama PT PLN (Per­sero), Sofyan Basir, optimisitis bahwa perusahaan yang ia pimpin tetap mampu memberikan pelay­anan kepada masyarakat meskip­un tidak mendapatkan tambahan modal dari pemerintah.

Perseroan akan terus beru­paya semaksimal mungkin untuk mendistribusikan listrik hingga ke daerah terpencil dengan dana perseroan. Dirinya juga menjamin bahwa subsidi listrik di daerah terluar akan tetap berjalan tanpa bantuan modal pemerintah.

“Kami berupaya untuk men­cari solusi yang lain. Proyek kan tidak bisa berhenti, apalagi elek­trifikasi untuk daerah-daerah ter­tinggal. Di daerah-daerah terluar itu harus tetap ada subsidinya,” terang Sofyan saat setelah me­mimpin Upacara Peringatan Ke­merdekaan Republik Indonesia ke-71 di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2016).Mengenai mega proyek 35.000 megawatt (MW), dirinya juga menjamin bahwa pembangu­nan pembangkit akan terus ber­jalan. Dirinya optimistis bahwa pembangunan power plant atau pembangkit listrik yang digarap oleh PLN sebesar 10.000 MW hingga 2019 akan tetap berjalan. Dari segi permodalan perseroan, pihaknya juga akan terus beru­paya memaksimalkan dana dari internal “35.000 MW tetap jalan. Mudah-mudahan (ada), kita cari semaksimal mungkin,” tutup So­fyan.(Yuska Apitya/dtk)

loading...