Reposisi Taman Kota Bogor (1)

Oleh: MAFULUDDIN MAHFUDZ, S.KOM.I
Wakil Ketua Bidang Politik, Kemanan dan BUMD DPD KNPI Kota Bogor

Selain itu, senjata khas kerajaan Pajajaran yaitu Kujang dijadikan lam­bang kota Bogor dan di­jadikan Landmark kota dalam bentuk Monumen Kujang. Bogor merupakan salah satu kota pedalaman terpenting di era ko­lonial, mengingat Bogor (dahulu Buitenzorg) pernah berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, yaitu se­jak Gubernur Jenderal Van Alting (1780). Bogor mula-mula diben­tuk dengan penguasaan dan pen­golahan lahan perkebunan yang dikelola tuan tanah yang akhirnya berkembang setelah dihubungkan Jalan Raya Pos (Groote Postweg) yang dibangun mulai 1811 oleh Daendels dan belakangan oleh jalur kereta api (Batavia-Buitenzo­rg) pada 1873.

Bogor yang terletak pada kaki Gunung Salak dan Gunung Gede sangat kaya akan hujan orografi. Anginlaut dari Laut Jawa yang membawa banyak uap air ma­suk kepedalaman dan naik se­cara mendadak di wilayahBogor sehingga uap air langsung ter­kondensasi dan menjadi hujan. Hampir setiap hari turun hujan di kota ini dalam setahun (70%) sehingga dijuluki “Kota Hujan”. Keunikan iklim lokal ini diman­faatkan oleh para perencana kolo­nial Belanda dengan menjadikan Bogor sebagai kota taman (garden city) sekaligus sebagai pusat pene­litian botani dan pertanian hingga sekarang. Banyak artifak fisik kota yang dibangun pada masa kolonial ini, salah satunya adalah istana Bogor (dulu bernama vila Buitenzorg) yang didirikan atas prakarsa Gubernur Jenderal GW Baron van Imhoff. Bangunan ini juga sempat berfungsi sebagai kantor resmi Gubernur Jenderal VOC maupun Gubernur Jenderal Hindia Belanda hingga pada akh­irnya dijadikan Istana Kepreside­nan RI. Halaman istana Buiten­zorg tersebut dibangun menjadi Kebun Raya (Botanical Garden) oleh seorang ahli Botani Jerman yaitu Prof.R.C.Reinwardth dan diresmikan sebagai Kebun Raya Bogor pada tahun 1887. Dengan luas 87 Ha Kebun Raya Bogor saat ini menjadi kebun raya terbesar di Asia Tenggara dan merupakan ar­tifak alam yang menjadi ciri khas kota Bogor.

Kota Bogor tumbuh dari kon­sentrasi tiga kawasan etnis yang ditentukan pemerintahan kolonial pada masa itu : Eropa, Tionghoa dan pribumi. Tiap kawasan me­miliki kekhasan dan karakter mas­ing-masing.Zona permukiman ma­syarakat Eropa ditandai dengan berbagai gedung pemerintahan dan fasilitasnya (sebagai civiccen­ter), permukiman yang didomi­nasi rumah vila yang berpekaran­gan luas, dan berbagai fasilitas umum danbangunan komersial (kantor, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain). Meskipun memiliki jum­lah penduduk sangat kecil,zona Eropa menempati porsi lahan ter­besar. Zona Eropa di Bogor dapat kita tandai mulai di sekeliling Ke­bun RayaBogor, gedung institusi pemerintah di sepanjang Jalan Ir Juanda, Jalan A Yani (untuk fungsi perkantoran danpemerintahan).

Struktur kawasan pecinan Bo­gor terbentuk di sepanjang Jalan Suryakencana (dulu dinamakan Handelstraat atau Jalan Perni­agaan sesuai dengan fungsinya se­bagai sentra ekonomi kota) yang terletak tepat di antara dua sungai (Ciliwung di timur dan Cipakanci­lan di barat). Masyarakat tionghoa yang terkotak-kotak dalam kelas sosial menempati hunian sesuai kelas mereka. Golongan pedagang berkumpul di sekitar Pasar Bogor, sedangkan golongan bawah meng­huni ruko sewa dan rumah petak di balik ruko. Masyarakat pribumi sebenarnya tidak memiliki kon­sentrasi atau domain khusus sep­erti halnya masyarakat Eropa dan Tionghoa karena absennya kekua­saan lokal di kawasan partikelir ini meleluasakan pemerintah kolonial untuk mengembangkan daerah ini sesuai dengan keingi­nan mereka. Akan tetapi, Demang Wiranata (1749-1758) mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal untuk membuka lahan di Sukahati (Empang, dahulu masih­pekarangan Istana Bogor) untuk dikelola. Kawasan ini kemudian berkembang sebagai konsentrasi permukiman pribumi dan Arab (permukiman Arab ditandai den­gan masjidnya sendiri). Selain tumbuh sebagai pasar dan pusat keramaian, kawasan ini akhirnya tumbuh pesat sebagai kawasan komersial dan perdagangan yang unik karena diramaikan kios yang menjual peralatan shalat maupun diramaikan penjual hewan kurban jika menjelang Idul Adha.

Setelah Indonesia merdeka, seiring peresmian nama Bogor sebagai nama resmi wilayah yang dulu disebut Buitenzorg, kota ini pun lambat laun kehilangan kedudukan sentralnya seperti pada masa kolonial. Sejak ta­hun 1950Kota Bogor, bersama Tangerang dan Bekasi, menjadi kota yang direkomendasikan oleh Tim Jabotabek untukdimasuk­kan ke dalam wilayah kota met­ropolitan Jakarta. Kota Bogor di­proyeksikan menjadi kota satelit bagiJakarta. Namun realisasi dari program itu baru terlaksana pada tahun 1970-an melalui pelaksa­naan proyek jalan tolpertama di Indonesia yang dikenal dengan nama Jagorawi.

Proyek ini dimulai dari tahun 1973 dan baru rampungserta dir­esmikan penggunaannya pada tahun 1978.Struktur wilayah met­ropolitan Jabodetabek, dapat dili­hat dengan adanya jumlah migrasi yang keluardan masuk DKI Jakarta dan kota sekitarnya. Jumlah ini menunjukkan suatu keterkaitan karena adanya pergerakanyang dapat disebabkan oleh kegiatan ekonomi (tempat bekerja), pe­rumahan (tempat tinggal), dan lainnya.Keterkaitan ini juga didu­kung oleh adanya infrastruktur terutama transportasi dan komu­nikasi yang mendorongaliran in­formasi antar daerah.

Semakin mudahnya akses dan singkatnya waktu tempuh Jakarta- Bogor menyebabkan Bogor men­jadi salahsatu alternatif daerah tujuan untuk bermukim. Sebagai konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk, Pemerintah Kotamadya Bogor pun berulang­kali mengadakan pemekaran wilayah. Pada tahun 1984, luas kotamadya Bogor adalah 2.337,5 hektar dengan luas daerah yang terbangun mencapai radius 4 km. Adapun luas efektif kotamadya Bogor adalah 1.500 hektar dengan kepadatan penduduk 126 jiwa per hektar. Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk ideal, yaitu 75 jiwa per hektar, kota ini dikate­gorikan berpenduduk padat. Oleh karena itu, pada bulan Maret 1992 disepakati sebuah persetujuan pe­nyerahan 46 desa dari Kabupaten Bogor kepada Kotamadya Bogor. Sejak saat itu luas Kotamadya Bo­gor bertambah empat kali lipat dari luas sebelumnya, menjadi 11.850 hektar.

Sampai sekarang, Kota Bogor terbagi atas 6 kecamatan,31 kelu­rahan, dan 37 desa.

Sebagai satelit Ibukota, Bogor kemudian berbenah. Hal yang sangat jelas terlihat adalah pem­bangunan fisik kota. Sebagai dae­rah pemukiman, di Kota Bogor banyak dibangun perumahan. Mulai dari perumahan real estate, menengah, sampai perumahan rakyat. Lebih dari 90 perumah­an dengan alokasi 6.217 hektar dibangun di kota ini. Selain itu berbagai fasilitas umum, seperti rumah sakit, sekolah, tempat iba­dah, dan terutama pusat dengan alasan kepraktisan dibangun berdekatan dengan pemukiman-pemukiman tersebut. Sampai sekarang jalan utama di kota Bo­gor adalah warisan dari jalan ko­lonial yang sempit. Padahal jum­lah kendaraan pribadi yang terus meningkat, dan volume angkutan umum semakin membludak. Pe­nataan kota yang buruk membuat Kota Bogor semakin hari terlihat semakin semeraut dan tidak nya­man untuk dihuni.

Belum selesai dengan masalah tersebut Kota Bogor terlanjur di­proklamirkan sebagai kota tujuan wisata. Sejak masa kolonial me­mang wilayah Kota Bogor memang telah dijadikan daerah tujuan wisata terutama oleh orang-orang Eropa yang bekerja di Eropa. Naar Boven adalah ungkapan yang sering diucapkan apabila seorang Eropa ingin berkunjung ke Bo­gor. Pada masa itu, Bogor meru­pakan tempat persinggahan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah Puncak. Na­mun demikian, belakangan, Kota Bogor bukan saja menjadi daerah persinggahan,tetapi menjadi dae­rah tujuan wisata utama mengge­ser kawasan Puncak.

Memang setiap akhir pekan Kebun Raya Bogor masih ramai di­kunjungi. Akan tetapi, tren wisata Kota Bogor tidak lagi bermuara pada wisata alam, tetapi wisata ar­tifisial terutama wisata makanan dan wisata belanja. Bila kita perha­tikan di sepanjang Jalan Pajajaran, dapat kita temukan lima pusat perbelanjaan, padahal pada awal tahun 1990 hanya terdapat sebuah pusat perbelanjaan, yaitu Inter­nusa yang kini menjadi Pangrango Plaza. Selain itu pusat perbelan­jaan lain yang diserbu wisatawan adalah Factory Outlet (FO) yang berjejer di sepanjang jalan utama Kota Bogor. Begitu pula dengan restoran-restoran tradisional mau­pun moderen yang dibanjiri oleh para wisatawan pada akhir pekan.

Ibarat dua sisi mata uang, status Kota Bogor ini merupakan berkah sekaligus musibah. Di­katakan berkah karena sejak menjadi kota satelit, perekono­mian kota Bogor meningkat pesat. Namun dapat dikatakan pula musibah karena akibat dari pem­bangunan ini kondisi fisik Kota Bogor tidak tertata dengan baik menggeser atau bahkan menca­plok ruang-ruang hijau yang ada.

Kita mungkin sering kali men­jumpai lahan hijau di kota yang disulap menjadi perumahan, ge­dung perkantoran atau aparte­ment, hal ini menimbulkan dam­pak yang negative bagi lingkungan yaitu ketidak seimbangan ekologi dan mempercepat proses pema­nasan global yang tentunya ber­dampak pada kesehatan manusia cepat atau lambat. Belum lagi ma­salah polusi udara yang membuat kita jengah dan terasa sulit ber­nafas. Sebagai gambaran, ketika kendaraan-kendaraan melaju ber­pacu di jalan raya, ada senyawa karbon yang ikut melambung ke udara. Senyawa karbon yang ter­diri dari CO (karbon monoksida), HC (hidrokarbon), dan NOx (nitro­gen oksida) ini meyusup masuk ke udara dan terhirup oleh manusia. pepohonan yang menjadi filter udara telah hilang berganti beton-beton. Maka bisa dibayangkan jutaan racun terhirup masuk dan bersarang dalam tubuh kita.

Padahal, berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Kota Bogor yang berisi pedoman pembangu­nan Kota Bogor dari tahun 1974 sampai tahun 2000 peruntukan lahan kota secara proporsional terbagi atas perumahan pen­duduk, fasilitas kegiatan sosial, fasilitas kegiatan perekonomian dan kawasan perkantoran dan kelembagaan. Adapun perkem­bagan fisik kota difokuskan di sebelah timur Sungai Ciliwung yang dijadikan kawasan Proyek Pembangunan Bogor Baru. Pada kenyataannya, pemerintah me­miliki kecenderungan untuk men­dahulukan kepentingan ekonomi daripada sisi kenyamanan kota. Penataan kota tidak direncanakan dengan baik. Berbagai pusat per­belanjaan, resotoran, Factory Outlet, dan hotel tetap dibangun di pusat kota. Akibatnya konsen­trasi masa tumpah ruah di pusat kota. (*)