CIBINONG, TODAY – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Bogor untuk memantau tingkat celah korupsi pada sistem perencanaan anggaran secara online dalam pengadaan barang dan jasa, per­izinan investasi online yang mulai digalakkan Satuan Kerja Perang­kat Daerah (SKPD) di Bumi Tegar Beriman, Rabu (24/2/2016).

“Kami berharap, sistem per­encanaan anggaran, perizinan secara elektronik atau online, bisa mempersempit celah korupsi dari para pejabat,” ujar Koordina­tor Supervisi Pencegahan KPK, Wawan Darmawan, di Ruang Rapat Bupati Bogor.

Selain itu, KPK juga akan me­ninjau langsung beberapa dinas yang mulai menerapkan sistem semacam ini. Seperti Badan Per­encanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Layanan Pen­gadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) dan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Dua hari kedepan kami akan cek ulang sistem online di semua SKPD itu,” tegasnya.

BACA JUGA :  Kecelakaan 2 Remaja Boncengan Motor di Polman Sulbar Tewas usai Tabrakan dengan Truk

KPK pun menyadari jika SKPD yang telah disebutkan memiliki potensi besar pada praktik tin­dak pidana korupsi. “Sebenarnya ini bagus. Karena perizinan tidak langsung ke bupati. Tapi melewati badan independen yang diban­gun Pemkab Bogor,” lanjutnya.

Ditempat yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Didi Kurnia menegaskan, sistem elektronik ini merupakan upaya transparansi demi pencegahan korupsi. “Selain itu, kami harap­kan, sistem elektronik ini bisa membantu pembangunan dan in­vestasi berjalan sukses,” kata Didi.

Bappeda Kabupaten Bogor mulai melakukan terobosan baru dengan penggunaan sistem on­line dalam beberapa kegiatan­nya seperti data center, RKPD Online, Sistem Informasi Peman­tauan, Pengendalian dan Evaluasi (SIPPE), Sistem Informasi Manaje­men Jalan (SIMANJA) dan Bank Data Online.

BACA JUGA :  Balkot Ramadan Fest 2024 Digelar 1-5 April, Ada Bazar Pangan Murah Hingga Penukaran Uang

Langkah ini diberlakukan sejak Januari 2015 silam. Dengan sistem in, Bappeda mendapatkan ISO ISO 9001:2008 tentang penera­pan sistem manajemen mutu yang berstandar Internasional.

“Dengan adanya RKPD On­line diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, singkro­nisasi, dan sinergitas antar desa, kelurahan, kecamatan, para OPD maupun Bappeda sendiri sebagai koordinator. Serta interaksi per­encanaan bisa dilakukan dalam satu pintu baik internal maupun eksternal,” kata Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah.

(Rishad Noviansyah)

============================================================
============================================================
============================================================