CIBINONG, TODAYÂ – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kabupaten Bogor untuk memantau tingkat celah korupsi pada sistem perencanaan anggaran secara online dalam pengadaan barang dan jasa, perÂizinan investasi online yang mulai digalakkan Satuan Kerja PerangÂkat Daerah (SKPD) di Bumi Tegar Beriman, Rabu (24/2/2016).
“Kami berharap, sistem perÂencanaan anggaran, perizinan secara elektronik atau online, bisa mempersempit celah korupsi dari para pejabat,†ujar KoordinaÂtor Supervisi Pencegahan KPK, Wawan Darmawan, di Ruang Rapat Bupati Bogor.
Selain itu, KPK juga akan meÂninjau langsung beberapa dinas yang mulai menerapkan sistem semacam ini. Seperti Badan PerÂencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kantor Layanan PenÂgadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) dan Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Dua hari kedepan kami akan cek ulang sistem online di semua SKPD itu,†tegasnya.
KPK pun menyadari jika SKPD yang telah disebutkan memiliki potensi besar pada praktik tinÂdak pidana korupsi. “Sebenarnya ini bagus. Karena perizinan tidak langsung ke bupati. Tapi melewati badan independen yang dibanÂgun Pemkab Bogor,†lanjutnya.
Ditempat yang sama, Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Didi Kurnia menegaskan, sistem elektronik ini merupakan upaya transparansi demi pencegahan korupsi. “Selain itu, kami harapÂkan, sistem elektronik ini bisa membantu pembangunan dan inÂvestasi berjalan sukses,†kata Didi.
Bappeda Kabupaten Bogor mulai melakukan terobosan baru dengan penggunaan sistem onÂline dalam beberapa kegiatanÂnya seperti data center, RKPD Online, Sistem Informasi PemanÂtauan, Pengendalian dan Evaluasi (SIPPE), Sistem Informasi ManajeÂmen Jalan (SIMANJA) dan Bank Data Online.
Langkah ini diberlakukan sejak Januari 2015 silam. Dengan sistem in, Bappeda mendapatkan ISO ISO 9001:2008 tentang peneraÂpan sistem manajemen mutu yang berstandar Internasional.
“Dengan adanya RKPD OnÂline diharapkan dapat menjamin terciptanya integrasi, singkroÂnisasi, dan sinergitas antar desa, kelurahan, kecamatan, para OPD maupun Bappeda sendiri sebagai koordinator. Serta interaksi perÂencanaan bisa dilakukan dalam satu pintu baik internal maupun eksternal,†kata Kepala Bappeda Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah.
(Rishad Noviansyah)