MASALAH impor sapi menjadi sebuah isu politik saat pimpinan sebuah partai ditangÂkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat perkara suap dalam penentuan kuota daging impor. Ingar-bingar pemberitaan mengenai hal itu pada akhirnya mengarah pada politisasi impor sapi karena dikait-kaitkan dengan prospek partai bersangÂkutan dalam konteks kontestasi politik beberÂapa waktu lalu.
Masalah impor sapi pada galibnya meÂmang sebuah masalah politik, namun dalam lingkup yang lebih besar dibanding sekadar soal kemelut sebuah partai seperti titik fokus selama ini. Impor sapi adalah bagian dari ProÂgram Swasembada Daging Sapi (PSDS) sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.
Tren positif PSDS 2017 pada intinya berisi idealisme terpenuhinya kebutuhan daging yang bersumber dari potensi lokal sebesar 90 persen. Dengan konsep itu, peningkaÂtan produksi sapi di dalam negeri didorong hingga menekan kebutuhan impor sapi hanya pada kisaran 10 persen saja. Latar belakangÂnya adalah fakta menyedihkan betapa di tenÂgah potensi besar pengembangan produksi sapi dalam negeri, ketergantungan Indonesia pada sapi impor malah justru membesar.
Setelah bergulir selama dua tahun sejak tahun 2010, tren ke arah sukses PSDS tamÂpaknya menggembirakan. Berdasarkan hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan KerÂbau (PSPK) tahun 2011 dari BPS, jumlah sapi potong nasional adalah 14,8 juta ekor. Jumlah ini sudah melampaui target populasi ternak sapi 2014 sebanyak 14,2 juta ekor guna terwuÂjudnya swasembada daging sapi.
Terlepas dari keraguan sejumlah pihak pada hasil pendataan itu, tren peningkatan populasi sapi tanah air memang terlihat. Ada dua masalah dalam upaya mewujudkan sukÂses PSDS 2017, yaitu produksi dan distribusi. Dari sisi produksi, tidak semua populasi sapi dalam negeri bersifat ready stock. Hal itu terÂjadi karena peternakan rakyat individual tidak sepenuhnya berorientasi komersial dan menÂjadikan sapi sebagai aset yang tidak mudah dijual.
Hampir 90 persen peternakan sapi rakyat di Indonesia adalah peternak yang menjalankÂan usaha peternakan sebagai usaha sambilan. Perlu ada intervensi pemerintah menyiasati upaya ketersediaan sapi ready stock yang berÂsumber dari peternakan rakyat.
