CIBINONG TODAY – Dalam rangka menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor launching Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus penyaluran bantuan PKH non tunai tahap 1 tahun 2017 melalui kartu ATM yang disebut Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, pengembangan program keluarga harapan bertujuan meningkatkan taraf hidup penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial antara lain dengan cara mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan secara terintegrasi, baik berupa uang tunai, layanan di fasilitasi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, maupun dalam bentuk program komplementer penanggulangan kemiskinan lainnya.

“Di Kabupaten Bogor sendiri, program keluarga harapan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan sampai dengan tahun 2016 telah menjangkau 40 Kecamatan, 434 Desa/Kelurahan dengan jumlah rumah tangga miskin yang menjadi sasaran program mencapai 106.895 rumah tangga miskin atau setara 4,9 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang terdata sebanyak 5,4 juta jiwa,” ujar Bupati Yanti.

Pengembangan program keluarga harapan telah berhasil mendorong perubahan sikap mental dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran, terbukti setelah beberapa tahu menerima bantuan untuk meringankan beban keluarga dibidang kesehatan dan pendidikan. Kesadaran keluarga sasaran untuk memperoleh layanan kesehatan meningkat, demikian pula angka kelulusan siswa SLTP dari kalangan peserta program keluarga harapan meningkat secara signifikan.

“Pada kesempatan ini akan diluncurkan bantuan pangan non tunai melalui kartu keluarga sejahtera. Ini merupakan bantuan non-tunai yang dapat diakses peserta program keluarga harpan melalui akun elektronik dan media kartu yang disebut dengan kartu keluarga sejahtera,” tambah bupati.

Nupati berharap kepada keluarga penerima manfaat agar fasilitas kartu kesejahteraan sosial program keluarga harapan ini disikapi sebagai wujud kepedulian Pemerintah terhadp warga masyrakat pra sejahtera, dengan harapan secara bertahap keluarga penerima manfaat dapat mandiri dan membangun kualitas sebagai keluarga sejahtera.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Roy E Khaerudyn menyampaikan laporan PKH di Kabupaten Bogor dijadikan dasar untuk mensinergikan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan peningkatan kesadaran KPM-PKH di bidang pendidikan, kesehatan  dan kondisi sosial ekonomi.

“Secara perlahan tapi pasti terus berubah ke arah yang lebih baik sesuai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Termaju di Indonesia, dengan salah satu pencirinya menurunkan angka kemiskinan 8,9 persen sampai 7 persen,” beber Roy. (Iman R Hakim)

loading...