PENGESAHAN RAPBN 2016 sudah tertunda dari 22 Oktober ke 30 Oktober, dan kini terancam gagal.
YUSKA APITYA AJI ISWANTO
[email protected]
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut masih banyak hal yang belum clear. “Bisa saja APBN ini terÂtunda karena banyak hal-hal yang perlu dijelaskan. Misalnya dana PMN (penyertaan modal negara), kenapa besar? Ini masalah serius termasuk di APBN kita,†kata Fadli di Gedung DPR, SeÂnayan, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).
Tanggal 30 Oktober 2015 merupakan hari terakhir masa sidang DPR sebelum kemudian reses selama 3 minggu. Bila RAPBN 2016 tidak disahkan pada 30 OktoÂber, maka pemerintah terpaksa memakai APBN 2015. “Kalau masalah tidak diclearÂkan lebih bagus APBN ini ditunda saja. Kan bisa gunakan anggaran tahun lalu,†ujar Waketum Gerindra ini.
Meski begitu, Fadli menyebut ‘ancaÂman’ ini bukan bentuk penyanderaan RAPBN 2016 oleh KMP. Dia menuding pangkal masalah ini sebenarnya tetap di pemerintah. “Saya kira tidak ada. BagaimaÂna mau menyandera kalau belum selesai. Itu soal PMN salah satu yang kita tanyakan. BUMN beri kontibusi besar ke APBN bukan APBN digerogoti,†ucap Fadli.
Dia pun menghubungkan pembahasan RAPBN 2016 dengan kunjungan kerja PresÂiden Joko Widodo. Fadli menganggap JokoÂwi tidak serius mempersiapkan RAPBN 2016. “Presiden kan tidak serius bahas APBN 2016, masalah asap itu tidak serius. Kepergian ke AS itu tidak ada hasilnya. Tidak ada dampaknya,†ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) menuturkan proses pembahasan masih berlangsung di Badan Anggaran dan Komisi DPR. Saat ini, ucap Setnov, pimpinan masih melihat perkembangan yang ada. Setya enggan mengungkapkan apa saja yang mungkin nantinya menÂjadi kendala pembahasan RAPBN Jumat ini. Menurutnya, pembahasan RAPBN di Banggar dan komisi dapat selesai dalam satu dua hari ke depan. “Kami lihat terÂlebih dahulu. Ini sudah berjalan dengan baik,†kata Setnov.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan saat ini ada sedikitnya empat komisi di DPR yang beÂlum rampung melakukan pembahasan RAPBN dengan mitra kerja di pemerintah. Sebagian komisi bahkan belum menyetuÂjui postur anggaran yang diajukan oleh Badan Anggaran DPR.
Selain urusan teknis mekanisme pemÂbahasan, Fahri mengakui ada banyak suara yang muncul dalam RAPBN 2016 sehingga ada sejumlah postur baru yang dianggap perlu mendapat perhatian dan pembahasan matang.
RAPBN kali ini nantinya bakal menjadi APBN pertama yang betul-betul digodok melibatkan pemerintahan Joko Widodo. Sebab selama satu tahun terakhir, pemerÂintahan Jokowi mengandalkan APBN-P peÂnyempurnaan yang telah disusun selama pemerintahan Susilo Bambang YudhoyoÂno. (net)
