BOGOR TODAY – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meÂnyoroti gagalnya proses lelang revitalÂisasi Pasar Bogor yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP), karena sehaÂrusnya revitalisasi tersebut sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun 2016.
Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail mengatakan, gagalnya lelang proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 12,2 Miliar tersebut tentu akan berimbas terhadap masyarakat khususnya para pedagang.
Ia juga menambahkan, Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) seÂlaku pengguna anggaran, jangan hanya bisa meminta dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) saja.
“Ya, PD PPJ jangan hanya minta dana PMP, tapi tidak bisa membanÂgun. Objektif saja, dalam hal ini jangan sampai nanti ada mosi masyarakat tiÂdak percaya, dan menilai Direksi tidak mampu,” kata Mahpudi kepada BOGOR TODAY kemarin.
Politisi Partai Gerindra itu meminta agar PD PPJ transparan dan menjelasÂkan kepada publik, apa yang menjadi penyebab utama gagalnya lelang proyek revitalisasi pasar tersebut. “Kalau gagal lelang, jelaskan dong apa alasannya, karena masyarakat harus tahu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, mengenai hal ini Komisi B akan memanggil ULP dan PD PPJ untuk ekspos. “Ini juga akan menjadi catatan bagi kami nanti, ketika mereka minta dana PMP lagi. Jangan sampai dana ini jadi SILPA,” tandasnya.
Beredar kabar sebelumnya, SekreÂtaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor, menyatakan gagalnya lelang terseÂbut dikarenakan 10 perusahaan yang menjadi peserta lelang tidak memenuhi syarat.
(Abdul Kadir Basalamah)