CIBINONG TODAY – Keberadaan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dibentuk sebagai upaya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya dana desa (DD).

“Tentunya ini memberikan harapan terlembaganya pengawasan yang lebih terstruktur dalam manajemen pemerintahan desa, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dana desa,” ujar Sekda Kabupaten Bogor, Adang Suptandar saat sambutan dihadapan 400 lebih kepala desa dalam kegiatan sosialisasi TP4 di Gedung Tegar Beriman, Kamis (24/8/2017).

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014, desa memiliki kewenangan yang cukup besar dari APBN dan APBD yang dialokasikan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kemasyarakatan pada umumnya. Dan hal tersebut memerlukan kemampuan dalam bidang perencanaan hingga pelaporan yang sesuai dengan administrasi secara disiplin.

“Kewenangan yang diberikan berdasarkan UU inilah yang membuat desa memerlukan kemampuan tersendiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya, agar mekanisme dan kebijkan pengalokasian, penyaluran, pengelolaan dan penggunaan dana desa benar – benar sesuai dengan disiplin anggaran dan displin administrasi,” jelas Adang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berharap melalui sosialisasi ini, dapat dijadikan sarana edukasi dan pemasyarakatan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan tindak grafitikasi dan korupsi, konsekuensi, kemungkinan pemidanaan, cara pelaporan dan pembuktiannya.

“Melalui sosialisasi ini kita harap dapat memotivasi jajaran aparatur pemerintah desa untuk bekerja dalam pengelolaan dana desa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Dalam kegiatan  itu hadir pula Anggota DPR RI Komisi 3, Teuku Taufiqulhadi, Kajari Kabupaten Bogor, Bambang Hartato dan beberapa Camat se Kabupaten Bogor ( Firdaus)

loading...