Kompromi Koalisi Ribut Soal Upeti
BOGOR, TODAY-Banyak diÂlandasi unsur kepentingan dari setiap partai koalisi, membuat penentuan wakil Bupati Bogor tak menemukan titik temu.
Alhasil, ada yang beranggaÂpan lebih baik pemilihan orang nomor dua di Kabupaten BoÂgor diambil alih oleh pemerinÂtah Provinsi dalam hal ini GuÂbernur Jawa Barat.
“Tidak pernah ada kata sepakat. Semuanya mengedeÂpankan ego dalam menentuÂkan siapa yang berhak menÂduduki jabatan F2 ini,†tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabuÂpaten Bogor, Iwan Setiawan.
Hal ini kata dia, untuk menÂjaga kondusifitas di Bumi Tegar Beriman. Karena ada sekeÂlompok orang yang tidak puas dan lebih mengedepankan keÂpentingan kelompok terutama mengenai edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memutuskan jika wakil bupati diajukan oleh partai koÂalisi sebanyak dua orang.
“Disini banyak orang lebih mempertahankan kepentinÂgan pribadi dan kelompoknya ketimbang kepentingan warga Bogor. Apalagi sampai mengÂgulirkan isu jika mahar untuk memuluskan pengisian wabub sebesar Rp 1 miliar per partai,†ungkap Iwan.
Lebih lanjut ia mengatakan jalan ini diambil, karena jika terus dibiarkan tanpa ada batasan waktu yang jelas kaÂpan akan ditetapkan siapa wabupnya, justru malah mengÂhambat proses pemilihan.
“Jika ego masih tinggi, lebih baik diambil alih gubernur demi menjaga kondusifitas, dan mencegah dampak negatif di keÂmudian hari. Tapi itu bukan beÂrarti karena dewan Kabupaten Bogor tidak mampu,†kilahnya.
Senada diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Yuyud Wahyudin. Ia sepakat untuk mempercepat pengisian wakil bupati diambil alih Pemprov Jawa Barat karena hingga kini belum ada kesepakatan dalam koalisi kerahmatan untuk meÂmilih dua nama.
“Dilihat dari aturan, UU dan PP nya sudah ada. Sekarang tergantung sikap DPRD dan koalisi seperti apa,†ujar Ketua Komisi II ini.
Ditambahkannya demi keÂpentingan masyarakat PemÂprov harus mengambil alih meÂkanisme pengisian wabup jika DPRD lamban dalam melakuÂkannya.
“Fungsi pemprov itu hanya sebatas menfasilitasi proses buÂkan ambil alih jabatan,†tegasnya.
Meski begitu Yuyud khawatÂir DPRD Kabupaten Bogor diniÂlai tidak mandiri jika Pemprov terpaksa turun tangan.
“Seharusnya teman-teman di dewan bisa menyelesaikan ini. Kalau pemprov sampai turun, sama saja mencermikan dewan disini tidak mandiri,†tukasnya.
(Rishad Noviansyah)
