BOGOR TODAY- Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor, Zainul Mutaqin, menyatakan menolak kebijakan Kemendikbud perihal full day school yakni lima hari sekolah. Menurutnya, kebijakan ini harus dievaluasi secara matang oleh Pemerintah Pusat lantaran banyak ketidaksiapan dari Pemerintah Daerah.
“Secara kelembagaan, dewan belum memberikan keputusan setuju atau tidak. Tapi fraksi kami PPP tentu akan menolak kebijakan tersebut, karena menurut saya kebijakan menambah jam belajar siswa tentu nantinya bisa memangkas bahkan menghilangkan jam anak-anak untuk belajar di sekolah dinniyah atau madrasah,” kata ZM-sapaan akrabnya.
Calon Walikota Bogor ini juga menilai, anak-anak dalam hal ini pelajar sangat perlu sekolah formal, tapi jangan lupa bahwa pelajar juga harus belajar mengaji, harus punya waktu untuk bermain agar bisa berinteraksi dengan lingkungannya. “Menurut saya harus dievaluasi,” kata dia.
ZM menjabarkan, full day school adalah kebijakan ahistoris. “Pemerintah juga harus memikirkan sekolah-sekolaj yang ada di pelosok desa, yg jaraknya jauh dari rumah siswanya. Jangan hanya memikirkan sekolah di perkotaan saja. Bayangkan kalau nanti ada siswa yang baru pulang sampai rumah menjelang magrib, padahal mereka masuk sekolahnya dari pagi,” tandasnya.(Yuska Apitya)

loading...