JAKARTA TODAY- Para pengajar di lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sedang berupaya menyampaikan dukungan menolak hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Rencananya gerakan ini akan menjaring 1000 dosen dalam deklarasi gerakan kampus yang akan digelar pada 17 Juli nanti,” ujar peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, Senin (10/7).

Pria yang juga pengajar di UGM itu mengklaim sejauh ini sudah sekitar 400 dosen UGM yang menyatakan ikut dalam gerakan.

BACA JUGA :  Pemkab Bogor Berkomitmen Tingkatkan Nilai MCP Pada Tahun 2024

“Kami bakal mendeklarasikan itu pada 17 Juli nanti karena mau melihat pula perkembangan yang terjadi dalam sepekan ini terkait Pansus KPK,” ujar Zainal.

Dosen Fakultas Ekonomi UGM yang juga menjadi salah satu inisiator gerakan deklarasi tersebut, Rimawan Pradiptyo mengatakan Rektor UGM Panut Mulyono pun mendukung deklarasi tersebut. Tak hanya itu mantan rektor UGM yang berasal dari Teknik Geologi, Dwikorita Karnawati pun mendukung deklarasi itu sebagai kepedulian terhadap integritas antikorupsi.
Pengajar UGM Galang Gerakan Tolak Pansus Angket KPKPeneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut bakal ada deklarasi pada 17 Juli 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) Rimawan mengatakan deklarasi tersebut diupayakan tak hanya terpatok pada para dosen di UGM saja. Ia dan kawan-kawan berharap seluruh insan UGM termasuk tenaga pendidik dan mahasiwa pun terlibat.

============================================================
============================================================
============================================================