*Rekomendasi DPRD Soal LKPj Tak Pernah Disikapi dan Diperbaiki
 
BOGOR TODAY- Memimpin Kota Bogor selama tiga tahun, Walikota Bogor Bima Arya dan Wawalkot Usmar Hariman, dinilai belum mampu memberikan perubahan signifikan untuk Kota Bogor. Enam program skala prioritas yang menjadi target kepemimpinannya, sampai saat ini belum ada yang tertuntaskan, seperti soal transportasi dan kemacetan serta angkutan, soal sampah, soal penanganan dan pemberdayaan PKL, soal kemiskinan, transformasi budaya serta reformasi birokrasi dan kebersihan kota, ruang publik, pedestrian dan taman kota.
Walikota Bima Arya juga dinilai tidak melakukan perbaikan-perbaikan dalam memimpin Kota Bogor, terbukti selama tiga tahun memimpin, setiap tahunnya selalu minim serapan anggaran sehingga terjadi SILPA. Untuk tahun 2016 saja, terdapat SILPA sekitar Rp301 milyar, hal itu didapatkan sesuai dengan LKPj Walikota bahwa belanja daerah, pada realisasi belanja daerah mencapai Rp2.116.325.658.106 atau 87,24 persen dari anggaran belanja tahun 2016 sebesar Rp2.425.741.153.905. Penghematan realisasi belanja sebesar 12,76 persen terdapat pada semua pos belanja.
Sorotan tajam dikatakan anggota Pansus LKPj, Atty Somadikarya. Dia menilai Bima dan Usmar belum mampu memberikan perubahan untuk Kota Bogor, terbukti belum ada satupun program skala prioritas yang terselesaikan. Walikota juga seperti tidak mampu bekerja dan memajukan birokratnya, hal itu terlihat pada minimnya serapan anggaran sehingga terjadi tingginya angka SILPA setiap tahunnya.
“Rekomendasi DPRD soal LKPj ini tidak pernah disikapi dan diperbaiki, sehingga terulang kembali tingginya angka SILPA. Seharusnya Walikota peka terhadap permasalahan, situasi dan kondisi Kota Bogor, sehingga bisa memprioritaskan program mana saja yang harus di dahulukan,” ucapnya, kemarin.
Enam skala prioritas yang menjadi pusat utama di Kota Bogor, berjalan ditangani dengan lamban, hal itu dikarenakan tidak sesuainya realisasi program dengan kondisi di lapangan. Contohnya persoalan program penanganan kemiskinan, seharusnya itu diprioritaskan lebih utama karena memang nyatanya masih banyak warga miskin di Kota Bogor, tapi Pemkot malah memprioritaskan membangun taman-taman.
“Daripada membangun taman menghabiskan uang milyaran, lebih baik uangnya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu warga miskin di bidang ekonomi, sosial dan kemasyarakatannya. Pemkot Bogor seharusnya mengalami kemajuan apabila setiap rekomendasi DPRD diperhatikan dan dijalankan,” tandasnya.
Srikandi PDI Perjuangan ini meminta agar Walikota Bima Arya turun langsung ke masyarakat dan jangan hanya melakukan pencitraan saja. Lihat warga warga miskin tidak mampu dan bantu mereka. Di Kota Bogor juga masih banyak rumah rumah warga miskin yang belum tersentuh bantuan RTLH, dikarenakan ribetnya sistem birokrasi. “Sudahlah pak Bima tidak perlu lagi melakukan pencitraan, waktu memimpin Kota Bogor hanya tinggal 2 tahun. Jadi silahkan manfaatkan waktu itu untuk terjun langsung melihat kondisi masyarakat,” tegasnya.
Sedangkan, Ketua Pansus DPRD tentang LKPj Walikota, Teguh Rihananto, dalam waktu dekat Pansus DPRD akan membahas seluruh persoalan dalam LKPj. “Kita ingin melihat keseriusan Walikota dalam menindaklanjuti rekomendasi LKPj tahun sebelumya, karena rekomendasi itu apabila dilaksanakan, minimal akan memacu tingginya serapan anggaran, sehingga SILPA menjadi rendah,” ucapnya.
Teguh menjelaskan, rekomendasi LKPj tahun sebelumnya fokus kepada berbagai sektor, salah satunya tentang tingginya angka SILPA yang mencapai lebih dari Rp300 milyar. Minimnya realisasi anggaran akan menjadi salah satu konsentrasi pembahasan pansus.
“Selama dua periode Bima dan Usmar, rekomendasi pansus DPRD menyangkut berbagai sektor, salah satunya masalah SILPA. Rekomendasi itu harusnya menjadi perhatian untuk mempserbaiki proses perencanaan, tetapi sepertinya dalam LKPj tahun 2016 ini di ulang lagi, jadi pihak Pemkot Bogor harus menjelaskan kenapa bisa terjadi sehingga SILPA juga tinggi,” tegasnya.
Lanjut Politisi PKS ini, pansus akan segera membahas soal LKPj, diawali dengan mendengarkan aspirasi dan masukan serta respon langsung dari masyarakat, melalui perwakilan unsur elemen masyarakat yang di undang ke DPRD.  “Senin depan akan dilakukan expose kepada Walikota dan SKPD terkait pembahasan akan diserahkan ke masing masing komisi. Nanti setiap komisi akan membahas secara intensif dengan para SKPD mitra komisi,” jelasnya.(Yuska Apitya)
loading...