BOGOR TODAY- Aksi Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono yang memimpin Rapat Paripurna dengan mengenakan seragam ormas Pemuda Panca Marga (PPM), Rabu (5/7), mendapat sorotan tajam dari DPD PDI Perjuangan Jawa Barat (Jabar).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jabar, Abdy Yuhana mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Untung untuk meminta klarifikasi atas perilaku yang bersangkutan lantaran tak sesuai kepatutan. “Ya, hari ini (kemarin, red) DPD akan dalami persoalannya,” ujarnya saat dihubungi BOGOR TODAY, Kamis (6/7).
Menurut Abdy, sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan mekanisme partai. “Nanti akan ada Komite Kehormatan yang akan menyelesaikan secara tuntas hingga menjatuhkan sanksi. Bisa saja nanti tak hanya sanksi etik karena ini sudah mengganggu rasa kepatutan terhadap publik,” ujar bakal calon Gubernur Jabar ini.
Kata Abdy, sebelum dijatuhkan sanksi, yang bersangkutan tetap harus diberi kesempatan untuk mengklarifikasi. “Karena itu, beri kami waktu untuk klarifikasi dan mendalami persoalannya,” ucapnya.
Dalam kesempatan berbeda, Badan Kehormatan (BK) DPRD mengaku siap dan akan segera panggil Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono pasca insiden memalukan yang terjadi di tengah jalannya sidang Paripurna DPRD, Rabu (5/7).
Salah satu anggota BK DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Najamudin mengaku akan segera menegur Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono atas tindakan kurang baik yang terjadi di tengah jalannya sidang rapat Paripurna tentang penyampaian KUA dan PPAS tahun 2018 serta Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016.
“Oh, itu sudah pasti siap. Karena sebagai sahabat yang pertama, walau bagaimanapun kan unsur kekeluargaan lebih diutamakan dari segalanya. Ketika kemudian sudah diingatkan secara informal, lalu nantinya ada hal lain maka kita lihat saja tindak lanjutnya nanti. Yang jelas saya akan kebawah (Ruangan Untung) sekarang,” tegas Naja sapaan akrabnya saat ditanya wartawan.
Iapun amat menyesali kejadian tersebut. Ia berharap peristiwa tersebut tidak akan terulang kembali ke depannya.  “Ini jadi pelajaran buat kita, ke depan tidak terulang kembali. Karena bagaimanapun suasana rapat Paripurna sangat formal sebab dihadiri semua unsur muspida, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Bahkan, itu rapat terbuka untuk seluruh masyarakat Bogor,” katanya.
Terkait sanksi apa yang akan dijatuhkan BK kepada Ketua DPRD, Naja perlu mengkajinya terlebih dahulu. Sebab, pihaknya perlu melihat mekanisme dan aturan yang berlaku.  “Semua permasalahan harus diadukan lebih dahulu. Namun karena tadi kita semua menyaksikan langsung maka sebagai anggota BK akan melakukan komunikasi lebih dulu dengan Pak Ketua secara informal. Secara pribadi, mungkin saya harus komunikasi secara baik dan arif kepada semua pihak,” tuturnya.
Kendati demikian, apakah BK akan menindaklanjuti persoalan yang melibatkan politisi PDIP tersebut, Naja akan mengembalikannya pada regulasi yang ada.  “Perlu ada tindak lanjut atau tidak, kita kembali kepada mekanisme yang ada. Jujur saja ini hal yang sangat penting bagi BK terutama saya pribadi. Pasalnya ini  merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan, ” imbuhnya. 
Hanya saja, ia mengingatkan, sesama anggota dewan tidak boleh ada yang merasa posisinya lebih tinggi. Sebab legislator memiliki posisi yang sama.  “Bedanya hanya pada ketua  wakil ketua dan anggota. Namun dari sisi perwakilan, kita semua  sama sebagai pejabat yang mewakili masyarakat,” tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, hujan interupsi pun turut mewarnai rapat sidang Paripurna tentang penyampaian KUA dan PPAS tahun 2018 serta Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016.
Interupsi tersebut dipicu lantaran Ketua DPRD Kota Bogor Untung W Maryono kenakan pakaian seragam organisasi kepemudaan Pemuda Panca Marga (PPM) saat memimpin jalannya sidang Paripurna, meskipun dirinya telah meminta izin sebelum dimulainya rapat.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya turut sesalkan insiden tersebut. Menurutnya, kejadian pada sidang paripurna ini harus menjadi pembelajaran dan evaluasi. Kedepanya jangan sampai terulang kembali, karena sidang paripurna kegiatan yang sakral. “Semoga ada hikmahnya dari kejadian itu. Insyaalalh hal-hal seperti ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tanpa terkecuali, bagi saya, bagi pimpinan DPRD Kota Bogor, untuk menjaga marwah lembaga DPRD. Sama-sama harus kita jaga,” ucap Bima.
Menurut Bima, dalam sidang paripurna inilah rakyat bertumpu, disinilah secara terhormat semua pihak membicarakan nasib Kota Bogor. “Saya ingatkan lagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini,” pintanya.

Kegiatan sidang paripurna DPRD juga harus terus diperbaiki dan di evaluasi. Pemkot Bogor tetap berkomitmen akan on time tepat waktu setiap menghadiri sidang paripurna.  “Kalau kita selalu om time. Saya juga perintahkan semua jajaran untuk datang lebih awal on time setiap sidang paripurna,” pungkasnya.(Erwin NH/Ed : Yuska Apitya)

loading...