CIBINONG TODAY – Jengan selalu dijadikan objek pemerasan oknum pejabat korup saat mengurua perijinan, lebih dari 145 orang pengusaha properti di seluruh Indonesia akan bergabung sebagai pengurus Korwil Gerakan masyarakat pemburu koruptor (Gempur).

Ketertarikan para pengusaha properti yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia ( AP2ERSI) karena merasa sejalan dengan visi misi Gempur dalam hal pemberantasan korupsi dan pungli yang marak terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah soal pemberantasan korupsi.

“Selama ini para pengusaha properti selalu menjadi obyek pemerasan oknum pejabat saat hendak mengurus perijinan proyek perumahan maupun apartemen, hal ini yang harus segera diakhiri. Bahwa pengusaha adalah mitra pemerintah dalam membangun kebutuhan perumahan maupun apartemen bagi masyarakat,” ujar Ketua Umum Gempur, Saprudin Roy saat berbincang di Cibinong beberapa waktu lalu.

Roy yang juga sebagai pengusaha properti tanah air mengerti benar kendala-kendala yang dihadapi oleh pengusaha properti di seluruh Indonesia terkait dengan perijinan dan sertifikat perumahan.

“Keluhan kawan-kawan pengusaha properti di berbagai daerah, nyaris sama yakni soal tingginya biaya perijinan yang dikenakan kepada para pengusaha. Sebenarnya biaya resmi perijinan itu murah, tapi terlampau banyak biaya-biaya tak resmi yang dipatok oknum pejabat kepada pengusaha sehingga biaya perijinan dan sertifikat menjadi tinggi. bahkan bisa lebih dari sepuluh kali lipat dari biaya resminya, ini yang tidak boleh terjadi lagi kedepan,” ungkapnya.

Menurutnya, oknum pejabat kerap mempersulit pengusaha yang ingin mengurus perijinan proyek dengan alasan yang kadang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada.

Ketika semua syarat dan prosedur perijinan sudah dipenuhi oleh pengusaha tetap saja para pengusaha properti harus mengeluarkan ‘pelicin’ yang nilainya tidak sedikit. Akibatnya harga jual properti jadi lebih tinggi. “Kalau tidak ada pelicin jangan harap izin bisa keluar. Hal-hal semacam ini kedepannya tidak boleh lagi terjadi,” pinta pria yang gemar menunggangi mobil Hummer itu.

Gempur siap bersinergi dengan para pengusaha properti di seluruh indonesia, untuk memberantas praktek-praktek kotor para oknum birokrat yang selama ini banyak menyusahkan para pengusaha.

“Kalau pengusaha sudah memenuhi seluruh persyaratan perijinan tapi masih dipersulit yang ujung-ujungnya adalah permintaan upeti dari oknum pejabat, ini yang harus dilawan. Kalau perlu kita kerahkan puluhan ribu massa gempur untuk berdemo,” ancam Roy.

Rencananya usai Pilpres, Gempur dan AP2ERSI akan melakukan deklarasi Anti Korupsi dan pungli di jakarta. Dimana dalam deklarasi tersebut Gempur dan AP2ERSI akan menggandeng KPK dalam memberangus praktek-praktek kotor di bidang perijinan dan pelayanan publik.

Nurcholis Fadilah, salah satu pengusaha yang bakal gabung dari pengusaha properti yang berdomisili di bogor menyambut baik rencana tersebut. “Saya ikut dan siap bergabung dengan Gempur, karena selama ini sebagai pengusaha saya juga kerap mengalami kesulitan dalam mengurus perijinan hal tersebut,” tuturnya. (Chamonk)

loading...