Untitled-5BOGOR TODAY – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan Kota Bogor terus melakukan upaya untuk menjaga kesehatan masyara­kat di Kota Bogor. Tak tang­gung-tanggung, dana yang diglontorkan oleh Pemkot Bo­gor dari APBD untuk program-program kesehatan mencapai angka Rp230 Miliar.

Wakil Walikota Bogor, Us­mar Hariman mengatakan, menjadikan masyarakat Kota Bogor sehat jasmani dan ro­hani merupakan wujud misi pertama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Tak hanya dua hal tersebut, dorongan nilai-nilai moral agama dan nilai-nilai kebangsaan pun tu­rut dilakukan agar menjadi ke­satuan yang utuh.

“Upaya pelayanan kesehat­an masyarakat merupakan hal yang tidak boleh berhenti alias harus berkelanjutan agar ma­syarakat tidak sakit,” ujarnya.

Usmar menuturkan, pro­mosi kesehatan di daerah harus disinergikan dengan program-program yang ada di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Selain adanya pro­gram promosi kesehatan, di­perlukan juga agen atau kader di setiap wilayah yang turun langsung ke lapangan. Sehing­ga tujuan promosi kesehatan untuk memberdayakaan ma­syarakat miskin agar sehat jasmani dan rohani dapat di­capai.

“Pemkot Bogor melalui APBD-nya telah menjalankan amanat anggaran kesehatan sebesar Rp 230 miliar yang tersebar melalui program di Dinkes, BPMKB, Puskesmas dan lain-lain,” terangnya lagi.

Untuk memberikan edu­kasi kepada masyarakat tet­ang kesehatan, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Ke­sehatan Masyarakat satuan kerja Direktorat Promosi Ke­sehatan dan Pemberdayaan Masyarakatpun menggelar acara Pelaksanaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 2016 di Sahira Butik Hotel, Jumat (19/08/2016).

Workshop yang mengun­dang 180 peserta ini bertu­juan meningkatkan keter­ampilan, kemampuan, dan kemandirian dari individu dan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Peserta juga diarahkan untuk mengubah kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan mengu­rangi dampak negatifnya ter­hadap kesehatan masyarakat.

Kepala Seksi Promosi Kes­ehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Nia Nurkania men­gatakan, workshop pelaksa­naan Promkes dilakukan di 20 kabupaten/kota di 16 provinsi.

Provinsi Jawa Barat di­wakilkan dengan Kota Bogor dan Kabupaten Garut. Work­shop dilakukan tidak lain untuk mengkoordinasikan program Promkes dari Ke­menterian yang terintegrasi dengan Komisi IX DPR RI ke­mudian ke daerah.

“Di setiap daerah kan pasti terdapat kendala dalam melakukan Promkes mulai dari SDM dan pendanaannya. Harapan kami dengan adanya workshop yang turut meng­hadiri anggota komisi IX DPR RI Djoni Rolindrawan, Kepala Bappeda, Kepala Dinkes dan pengguna kesehatan lainnya bisa bersama-sama bersepakat dalam membangun kesehatan di masyarakat,” pungkas Nia. (Abdul Kadir Basalamah)

loading...