MENGENAL GARIS KEMISKINAN LEBIH DEKAT

Oleh : Neneng Apipatul Latipah, S.Si

(Statistisi BPS Kota Bogor)

Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini menunjukkan makna kemiskinan sangat laus dan multidimensi, serta tidak mudah untuk mengukurnya. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang bermartabat? Setiap orang tentu akan menginterpretasikannya secara berbeda-beda, sehingga dapat mengundang perdebatan panjang. Selain itu, tidak semua hak-hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Salah satu konsep pengukuran kemiskinan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut ini melalui pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian, maka dapat dihitung persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Konsep ini dipakai BPS sejak 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple).

Kemiskinan dihitung menggunakan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Sampel Susenas Maret mencakup 300.000 rumah tangga yang dipilih secara acak dan tersebar di 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan sampel untuk Kota Bogor sebanyak 760 rumah tangga.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari (garis kemiskinan makanan/GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan/GKNM).

Dengan mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978, jumlah kalori sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari ini merupakan jumlah kalori minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk bisa beraktivitas secara normal, bekerja untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, paket komoditi kebutuhan dasar makanan tersebut dalam Susenas diwakili oleh 52 jenis komoditi, yakni padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain.

Sementara itu, GKNM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makananan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Menurut hasil Susenas tahun 2017, GK untuk Kota Bogor diketahui sebesar Rp 450.078,- per kapita per bulan atau setara Rp 15.002,6,- per kapita per hari.

Perhatikan ilustrasi berikut, dapat diketahui satu rumah tangga sampel dengan jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 orang akan termasuk rumah tangga miskin atau tidak. Dalam ilustrasi ini akan dijelaskan konversi nilai kalori menjadi harga dalam rupiah untuk makanan dan nilai rupiah untuk bukan makanan per kapita per hari.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar nilai garis kemiskinan makanan, seseorang harus memenuhi kebutuhan minimal 2100 kkal. Saya mencoba menguraikan nilai kalori sehari yang dibutuhkan menjadi rupiah untuk satu orang penduduk dengan asumsi nilai kalori berdasar fatsecret.co.id:

Sedangkan untuk nilai garis kemiskinan non  makanan dapat dijabarkan menjadi beberapa komoditi lagi seperti kebutuhan akan papan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Misalnya satu keluarga terdiri dari 4 orang, kebutuhan akan non makanan untuk satu orang perhari  dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian diatas, total biaya yang dibutuhkan seseorang untuk dapat bertahan hidup perhari sebesar Rp 15.270,-  tidak berbeda jauh dengan angka garis kemiskinan Kota Bogor. Dengan demikian tidak mustahil seseorang dapat bertahan hidup diangka garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, karena angka tersebut dihasilkan berdasarkan hasil pendataan langsung dengan rumah tangga sampel survey sosial ekonomi nasional yang ada diwilayahan NKRI. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi pengguna data baik dari kalangan pemerintah maupun swasta untuk menggunakan data-data yang dihasilkan BPS sebagai salah satu bahan penyusunan strategi dan kebijakan yang akan diambil. (*)