Tidak Transparan, Kejaksaan “Plototi” Dana Porda

CIBINONG TODAY – Pelaksanaan pekan olahraga daerah (Porda) ke XIII yang diikuti 27daerah  di Jawa Barat akan diawasi Kejaksanaan Negeri Kabupaten Bogor. Pengawasan yang akan dilakukan korp adhiyaksa ini khusus disektor penggunaan anggaran hibah dari pemerintah daerah.

“Kami sih berharap, ajang pesta olahraga multi even tingkat Jawa Barat yang akan dilangsungkan di Kabupaten Bogor berjalan lancar, aman serta tidak ada masalah dikemudian hari, khususnya dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran dana hibah,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Fransisco Tarigan.

Fransisco menegaskan, bila dalam pelaksanaan Porda nanti, ada temuan indikasi penyimpangan, Kejaksaan tidak akan ragu, untuk melakukan pengusutan. Makanya, Kejaksaan kata Fransisco, panitia Porda transparan dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Porda.  “Memang masih terlalu dini, karena Porda sendiri belum digelar. Tapi, kalau ada temuan pastinya akan kita tindaklanjuti,” ujarnya ditemui usai menghadiri penandatangan kerja sama bantuan hukum kepada PT. Sayaga Wisata, di Sentul, Kecamatan Babakan Madang.

Fransisco mengaku, belum mengetahui secara detail anggaran untuk pelaksanaan Porda, namun yang jelas kata Fransisco, dalam hajatan besar, sekelas Porda akan banyak pengadaan. “Kami tahu di Porda banyak pengadaan, untuk itu proses pengadaannya haruslah melibatkan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULBJ) yang merupakan unit kerja dari Pemerintahan Kabupaten Bogor,” katanya.

Permintaan tranparansi penggunaan anggaran Porda juga disuarakan, sejumlah aktivis anti korupsi, diantaranya M. Sinwan. MZ, ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kabupaten Bogor.

“Publikasi anggaran berikut sumbernya hukumnya wajib, karena bagaimana pun uang yang dipergunakan menggelar pesta olahraga yang diikuti ribuan atlet dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat berasal dari rakyat yang dipungut dari uang pajak,” ungkapnya.

Sinwan mengaku tidak menginginkan, usai pelaksanaan Porda ada masalah hukum, khusus terkait pengalokasian dan penggunaan anggaran. “Porda harus menjadi kado terakhir bagi Ibu Nurhayanti, yang akan meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Bogor. Jadi, jangan sampai dikemudian hari timbul masalah, apalagi Bu Yanti, acap kali mewanti-wanti, pengguna anggaran Porda untuk tertib administrasi,” katanya.

Informasi yang dihimpun, pelaksanaan Porda membutuhkan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Anggaran tersebut diluar untuk pembangunan beberapa fasilitas olahraga, seperti gedung laga tangkas dan satria.

Sekretaris PB. Porda Yusuf Sadeli ketika dikonfirmasi, enggan menyebutkan berapa alokasi anggaran untuk pelaksanaan Porda yang akan digelar September mendatang. Pria yang menjabat kepala Dinas Pemuda dan Olahraga itu hanya mengatakan, pengelolaan anggaran Porda akan dilakukan secara transparan. “Kalau masalah berapa anggaran untuk Porda nanti saja, pas waktunya pasti akan kita publikasikan,” pungkasnya. (Iman R Hakim)