CIBINONG TODAY – Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor meyambut baik kedatangan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) ActionAid dan juga Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia dalam Dialog Publik Penyelesaian Sekolah Rusak Aman dan Nyaman di Kabupaten Bogor.

Dialog publik yang berlangsung di Ruang Rapat 1 Setda Kabupaten Bogor tersebut, dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi, Kadisdik Kabupaten Bogor TB. Lutfi Syam, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah, Direktur Yappika Actionaid Rahel Malik, dan Duta Sekolah Aman Yappika Actionaid yang juga aktor nasional Reza Rahardian.

Sekda berharap, melalui dialog publik ini, diharapkan tergalinya berbagai persoalan dan membuka informasi mengenai konsidi sekolah rusak di Kabupaten Bogor beserta upaya-upaya yang telah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan sekolah rusak.

“Forum dialog ini harus mampu merumuskan langkah-langkah strategis dan memastikan pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sekolah rusak di Kabupaten Bogor baik dari aspek koordinasi dan fasilitasi, atau baik yang sedang dikerjakan, telah dikerjakan dan yang akan di kerjakan Pemkab Bogor dalam penanganannya,” ujar Adang, Senin (28/8/2017).

Untuk mewujudkan sekolah aman dan nyaman di Kabupaten Bogor mempunyai tantangan tersendiri, yaiut kondisi geoografis yang rawan bencana, belum maksimalnya implementasi pelaksanaan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% untu perbaikan sarana dan prasarana sekolah serta belum optimalnya penerapan standar mengenai sekolah aman dan nyaman.

BACA JUGA :  Resep Membuat Sup Kimlo Kulit Tahu untuk Menu Makan Malam yang Lezat dan Segar

“Tantangan inilah yang harus melibatkan stakeholder lain dalam menentukan arah kebijakan dalam penerapan sekolah aman dan nyaman. Dan yang paling penting bagaimana mewujudkan sinergitas program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah, swasta, dan pelibatan masyarakat , terutama dengan pembangunan infrastruktur sekolah guna peningkatan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri,” terang Adang.

Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya menangani kasus sekolah rusak. Hal tersebut bisa dilihat dari progres penanganan rehabilitasi ruang kelas yang rusak jenjang SD tahun 2013-2016, yaitu tahun 2013 telah ditangani 1.441 ruang kelas (452 sekolah), tahun 2014 sebanyak 541 ruang kelas (190 sekolah). tahun 2015 sebanyak 503 ruang kelas (178 Sekolah) dan d tahun 2016 telah ditangani sebanyak 586 ruang kelas (171 sekolah).

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengatakan, dalam penangananan kasus sekolah rusak dan mewujudkan sekolah aman dan nyaman, diperlukan keterlibatan pihak lain selain Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kebijakan pusat yang belum bisa diterapkan di daerah,  dan keterbatasan APBD Kabupaten Bogor.

BACA JUGA :  Menu Bekal dengan Nasi Goreng Ayam Teriyaki yang Simple Tapi Lezat

“Saya apresiasi kehadiran Yappikan dan Kopel , ini sangat memotivasi kita untuk bergerak secara bersama-sama dalam membenahi sekolah rusak di Kabupaten Bogor. Saya sangat mengerti bahwa APBD kita belum cukup untuk membenahi secara keseluruhan, akan tetapi bisa melibatkan perusahaan dari dana CSR mereka dalam membenahi sekolah rusak di Kabupaten Bogor,” ujar Ade Ruhandi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Yappika ActionAid Fransisca Fitri, mengatakan bahwa Road Map yang disusun Kopel bersama Yappika ActionAid, Pemkab Bogor , DPRD dan para pihak yang punya kepedulian atas kondisi infrastruktur sekolah, merupakan dokumen yang harapannya menjadi panduan penyelesaian infrastruktur ruang kelas dalam jangka waktu 1 tahun. Dokumen tersebut mendesain program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian ruang kelas rusak.

“Kami apresiasi upaya perbaikan infrastruktur sekolah yang telah dilakukan Pemkab Bogor, untuk sisanya tentu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam perbaikannya. Maka dari itu Dokumen Road Map ini berisi tentang peta penyeleseaian infrastruktur ruang kelas rusak dengan memaksimalkan potensi sumber daya pemerintah daerah, anggaran daerah, peran swasta dan pelibatan masyarakat. Mudah-mudahan kasus sekolah rusak di kabupaten Bogor dapat segera tertangani,” terang Fransisca. (Iman R Hakim)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================