JAKARTA TODAY– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut, pelemahan daya beli masyarakat menjadi penyebab utama anjloknya sektor usaha ritel selama semester I tahun ini. Ia menyebut pola konsumsi masyarakat sepanjang tahun ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Darmin menjelaskan, sejak kuartal pertama tahun ini, ekspor dan impor Indonesia mulai menunjukkan kinerja positif, namun belum optimal. Darmin menambahkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menggenjot daya beli masyarakat adalah dengan mempercepat pencairan anggaran belanja.
“Tidak selalu dibutuhkan kebijakan untuk setiap hal, itu konsumsi akan berubah pada saat anggaran pemerintah mulai baik, dan pengeluarannya juga cepat, begitu juga dengan ekspor,” ujar Darmin, Jumat (21/7).
Sementara itu menurut Gubernur Bank Indonesia Agus D.W Martowardojo, pelemahan daya beli masyarakat antara lain disebabkan keterlambatan pencairan gaji ke-13 dan dana bantuan sosial (bansos). Pencairan gaji ke-13 oleh Kementerian Keuangan baru dilakukan awal bulan Juli. Pergeseran waktu pencairan tersebut membuat sentimen yang seharusnya menjadi pendorong konsumsi masyarakat di semester I justru bergeser ke semester II.
“Selama di periode itu juga ada bulan Ramadan dan ada pembayaran uang sekolah. Nah, pembayaran uang sekolah membuat spending daripada masyarakat Indonesia banyak yang terpakai untuk uang sekolah sehingga dampaknya kepada konsumsi tidak optimal,” katanya.
Bank sentral memperkirakan, proses pemulihan ekonomi domestik akan terus berlanjut. Namun, tidak sekuat perkiraan semula, terutama akibat perlambatan konsumsi meski di sisi lain investasi meningkat. Tekanan inflasi pun diperkirakan berada di bawah perkiraan semula akibat permintaan yang masih lemah dan terkendalinya harga pangan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto Harjowiryono menilai pemberian gaji ke-13 setidaknya mampu menjadi stimulus bagi ekonomi masyarakat di awal semester II 2017. Dengan demikian, efeknya diharapkan tetap mampu menggairahkan daya beli masyarakat pada tahun ini.
“Tapi proses pembayaran ini sudah diatur dalam peraturan perundangan. Jadi memang harus dilaksanakan sesuai jadwal yang ada,” ungkap Marwanto.
Adapun berdasarkan catatan sementaranya, sampai minggu ketiga Juli, pencairan gaji ke-13 telah mencapai Rp6,8 triliun atau sudah memenuhi target yang dianggarkan.
“Kemarin sudah hampir seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mencairkan itu. Sudah semuanya gaji ke-13. Realisasinya sekitar segitu,” kata Marwanto.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 di tahun ini, sambung Marwanto, mencapai hampir Rp23 triliun. Anggaran tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp17 triliun.
“Sudah sekitar Rp22 triliun, hampir Rp23 triliun. Kami sudah lakukan yang terbaik, mudah-mudahan memberikan manfaat,” pungkasnya.(Yuska Apitya)
Bagi Halaman
