Sekda : Masyarakat Harus Terlindungi Dari Penyakit Campak dan Rubella

CIBINONG TODAY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai gencar mengkampanyekan campak atau measles dan Rubella dilaksanakan secara intensif, berkesinambungan dan berkelanjutan secara simultan dan terintegrasi oleh seluruh stakeholder yang berkompeten di Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor sendiri merupakan Kabupaten dengan sasaran terbesar di Jawa Barat, yaitu sekitar 1.696.594 sasaran yang tersebar di 40 Kecamatan, 434 desa dan kelurahan, 3.173 SD/SMP, 2.828 PAUD atau Pesantren dan lebih dari 10.00 POS MR.

Hal ini membutuhkan kerja keras dan kesungguhan bersama dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kampanye ini, minimal setidaknya target 95% untuk bisa memastikan Kabupaten Bogor terlindungi dari penyakit campak dan rubella ini.

“Rapat koordinasi ini harus mampu menguatkan komitmen untuk sama-sama bekerja keras dan bersinergi serta berperan aktif menjamin Kabupaten Bogor terlindungi dari penyakit ini,” ujar Sekda Kabupaten Bogor, Adang Suptandar saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kampanya, Selasa (18/7/2017).

Disamping itu, Adang juga meminta, agar seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye ini termasui MUI, aparatur pemerintah di semua tingkatan dan perangkat daerah yang membidangi sasaran, para tokoh masyarakat, warga, serta tim penggerak PKK semua tingkatan untuk melaksanakan pendekatan persuasif melalui advokasi dan sosialisasi dalam rangka menggiring sasaran menuju POS MR, agar tidak ada sasaran yang terlewat.

“Agar seluruh rangkaian kegiatan kampanye MR ini berjalan dengan baik, maka semua pihak yang terlibat harus segera untuk melakukan pendekatan secara persuasif, jangan sampai ada warga yang terlewat dalam pemeriksaan di POS MR, jangan sampai penyakit ini berkembang di tengah masyarakat,” tambah Adang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, Tri Wahyuni menjelaskan, kegiatan kampanya campak dan rubella ini berupa pemberian imunisasi melalui suntikan vaksin campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai kurang. “Dari 15 tahun yang tersebar di posyandu, sekolah-sekolah, pondok pesantren sampai anak putus sekolah dan anak dengan masalah social,” singkat Tri. (Iman R Hakim /*)