JAKARTA TODAY- Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendesak PAN keluar dari koalisi pemerintah merupakan peringatan semata. PDIP, kata Masinton, menghendaki seluruh parpol koalisi satu suara mendukung semua hal strategis yang digulirkan pemerintah.
Menurut Masinton, Hasto berusaha mengajak PAN kembali satu suara sebagai bagian dari koalisi. Dia khawatir PAN akan didepak dari koalisi jika terus membelot.
“Politik dinamis, Mas Hasto sudah berikan warning untuk mengajak teman-teman PAN kembali ke komitmen awal mendukung pemerintahan,” ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/7).
Masinton menuturkan, PAN seharusnya menyadari bahwa koalisi dibentuk karena ada kesamaan pandangan. Ia meminta, PAN seirama dengan parpol koalisi lain dalam mengawal hal stretegis.
“Kalau isu politik kontemporer yang dianggap tidak strategis ya boleh (membelot). Itu dinamika berdemokrasi. Tapi hal strategis dan fundamental buat bangsa ini ya harusnya sikapnya sama,” ujarnya.
Dalam konteks RUU Pemilu dan Pilgub DKI yang dinilai sebagai bentuk pembelotan PAN, Masinton mengaku tidak bisa berkomentar banyak. Ia menyebut kedua hal itu akan dijadikan bahan untuk mengevalusi komposisi koalisi ke depannya.
Secara personal, Masinton berharap komposisi koalisi saat ini tidak berubah hingga akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kami berharap semuanya sama-sama. Maka kami tetap mengajak dan mengingatkan agar dalam isu strategis bisa tetap komitmen dan sama,” ujar Masinton.
Sebelumnya Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, Presiden Jokowi membutuhkan dukungan kabinet yang solid serta komitmen dari partai politik yang sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah. PAN tidak sepakat dengan pemerintah soal angka ambang batas presiden 20/25 persen dalam pembahasan RUU Pemilu. Selain itu, ada pula mengenai ketidaksetujuan Perppu Ormas dan berbeda gerbong saat Pilkada DKI Jakarta.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga ikut menyindir parpol pendukung pemerintah yang kerap mengambil sikap berbeda dengan pemerintah. Menurutnya semakin banyak parpol yang etikanya tidak jelas dan hanya mengedepankan kepentingan jangka pendek dalam koalisi.
“Koalisi pemerintah harusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama tapi tidak ditinggal lari sendiri di tengah jalan,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis. (Yuska Apitya)
Bagi Halaman
