Masih Ada Pungutan Liar di Sekolah Negeri

CISEENG TODAY – Persoalan keluhan iyuran di sekolah negeri seperti tak pernah habis. Di SMPN I Ciseeng, siswa dari kelas VII hingga IX diwajibkan membayar iuran sebesar Rp 70 ribu perbulan dengan rincian Rp 20 ribu untuk siswa dari keluarga kurang mampu dan Rp 50 ribu untuk siswa yang orang tuanya mampu.

Kebijakan ini diambil pihak sekolah, untuk menutupi biaya operasional, karena dana BOS yang diberikan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak cukup. Meski nilainya kecil, namun tak sedikit wali murid atau orang tua siswa yang mengeluh, minta kebijakan ini dihapuskan, apalagi SMP I Ciseeng ini statusnya negeri.

“Uang yang diminta sekolah memang tidak besar, tapi bagi kami yang kekurangan terkadang sulit membayarnya. Lagi pula kurang paslah, kalau sekolah negeri masih minta bantuan kepada orang tua siswa secara rutin,” kata seorang wali murid yang tinggal di Kampung Karihkil, Desa Karihkil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor belum lama ini.

Parahnya lagi, kata wali murid tersebut, sejak kebijakan itu diterapkan, penerima dana, uang ini dipungut dari semua siswa dari mulai kelas VII sampai IX. “Kalau dihitung-hitung sih, pemasukan untuk sekolah setiap bulannya sangat besar. Apalagi jumlah siswa yang belajar di sekolah ini mencapai 900 orang,” ungkapnya.

Wali murid yang mengaku bernama Umi ini mengaku, untuk dirinya uang Rp 50 ribu memang tidak memberatkan, namun bagi yang lain, khususnya yang ekonominya kurang mampu terasa berat. “Para orang tua pun mempertanyakan legalisasi kebijakan ini, karena sepengetahuannya, sekolah negeri dilarang memungut uang secara rutin setiap bulannya,” katanya.

Sementara, pihak SMPN I Ciseeng yang diwakili Tuti Umiyati berkilah, sumbangan yang diminta dari wali murid ini sudah mendapatkan persetujuan dari komite sekolah yang merupakan wadah berkumpulnya wali murid atau orang tua siswa. “Sekolah tidak akan meminta sumbangan, kalau dana BOS mencukupi,” katanya singkat. (Agus / Iman R Hakim)