BABAKANMADANG TODAY – Hasil rapat kerja daerah (rakerda) Partai Golkar Kabupaten Bogor yang digelar di Hotel Ole Suites Dharnawan Park, di Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor lahirkan sejumlah Rekomendasi yang nantinya bakal disampaikan pada Pemkab Bogor.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerda ini melingkupi beberapa aspek, diantaranya aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan untuk menghadapi pilkada serentak 2018 mendatang.

“Dalam bidang kesehatan, para peserta Rakerda merekomendasikan agar ada rumah sakit pemerintah diwilayah utara Kabupaten Bogor, serta memaksimalkan semua puskesmas agar buka 24 jam,” katanya, Selasa (25/4/2017).

Jaro Ade, sapaan akrabnya menjelaskan, untuk tenaga medisnya sendiri, rakerda ini merekomendasikan agar perawat tidak tetap (PTT) yang masih belum menjadi PNS untuk segera didorong oleh Pemkab Bogor agar menjadi PNS.

BACA JUGA :  CLBK, Gerindra Kota Bogor Putuskan Koalisi Bersama PKB di Pilkada 2024

Menurutnya, di dunia pendidikan para peserta merekomendasikan agar partai Golkar mendorong Pemkab Bogor agar lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer. “Kami juga akan mendorong pemerintah agar guru honorer ini dapat segera diangkat menjadi PNS,” bebernya.

Pria yang hobi ngetrail ini menerangkan, masalah pembangunan diwilayah perbatasan Kabupaten Bogor akan dikomunikasikan dengan pemerintah daerah yang bersangkutan, seperti Sukabumi, Bekasi, Cianjur, Tangerang, dan lainnya.

“Hampir disemua daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, ada kader partai Golkar yang menjadi salah satu pemangku kebijakannya, dan ini membuat kami lebih mudah untuk berkomunikasi membicarakan masalah pembangunan tersebut,” terangnya.

BACA JUGA :  Kolaborasi Antisipasi Krisis Iklim Melalui Penanaman Pohon di Wilayah Kabupaten Bogor

Dari hasil rakerda ini, sambungnya, ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti oleh fraksi Golkar-PAN ke bupati Bogor melalui kader-kader yang tersebar di komisi DPRD Kabupaten Bogor.

“Ada juga yang akan saya sampaikan langsung pada bupati sebagai ketua DPRD Kabupaten Bogor, soal isu-isu yang berkembang, dan kebutuhan masyarakat yang kurang tersampaikan pada bupati,” ucapnya.

Ia menambahkan, untuk jangka panjangnya banyak rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakerda baik dari bidang pendidikan, kesehatan, pembenahan dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan yang lainnya. (Iman R Hakim)

Bagi Halaman
============================================================
============================================================
============================================================