Demokrasi Sehat, Pilkada untuk Rakyat

Oleh : Yuska Apitya Aji Iswanto S. Sos,

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang (Unpam)

 

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta usai dihelat. Hasil sementara berdasarkan quickcount (penghitungan cepat) sejumlah lembaga survei menyebutkan pasangan Anies Rasyid Baswedan- Sandiaga Salahuddin Uno unggul dengan selisih kurang lebih 8-9 persen terhadap pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot.

Pun demikian, sesuai undang-undang, sedianya kita harus menunggu hasil hitungan manual KPUD DKI Jakarta. Namun, masyarakat Jakarta sudah bisa mengklaim kemenangannya karena telah berhasil melalui semua tahapan pilkada yang penuh dengan ujian-ujian pahit di lapangan. Selisih presentase ini dipastikan bakal bertahan hingga data suara dari seluruh TPS di DKI Jakarta terakumulasi ke KPUD.

Dengan kemenangan Anies ini setidaknya akan menjadi catatan sejarah perpolitikan di Indonesia. Berbagai problem menghantui selama proses dan mekanisme pilkada dijaankan. Mulai persoalan issu SARA hingga adu program yang tak kunjung habis untuk dikupas dalam sesi debat yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi. Pilkada DKI Jakarta menjadi sangat tendensius untuk diikuti? Alasan utamanya tak lain adalah karena Jakarta adalah barometer seluruh leading sektor kehidupan bangsa, mulai dari ekonomi, social, budaya hingga segala putusan dan kebijakan hukum semua berasal dari Jakarta.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa besar partisipasi masyarakat Jakarta untuk turut andil dalam megambil putusan politik memilih pemimpinnya untuk kurun lima tahun kedepan? Apakah sistem demokrasi yang diterapkan dalam Pilkada DKI Jakarta sudah berjalan sehat sebagaimana ekspektasi dan tujuan bangsa Indonesia?

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.(https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi)

Dalam demokrasi, sejatinya yang berkuasa (berdaulat) adalah rakyat. Artinya, siapa yang terbanyak dipilih oleh masyarakat yang memiliki hak konstitusional memilih sesuai aturan main KPUD, dialah yang memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Demokrasi harus diakui adalah sistem politik yang menuntut masyarakatnya untuk berfikir dan merenung, apakah pilihan masyarakat hari ini akan menjanjikan perubahan yang baik untuk nasib diri dan wilayahnya kedepan, atau justru sebaliknya.

Hari ini, kita bias belajar banyak tentang demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang bebas dari tekanan ataupun penjajahan pikiran, yang pada akhirnya membuat warga bersikap apolitis dan anti partai. Semoga Jakarta bias lebih baik. Selamat bekerja Anies-Sandi.(***)