CIBINONG TODAY – Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, Pemerintah Jawa Barat menyelenggarakan diskusi dan mendengarkan aspirasi para Bupati/Walikota se- Jawa Barat dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar melalui teleconference dalam forum Virtual Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Virtual Musrenbang) Jawa Barat tahun 2017, Senin (10/4/2017).
Pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan tersebut di aula gedung Bappeda litbang yang dihadiri oleh Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti,Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar dan para Kepala Dinas dan Camat Se- Kabupaten Bogor.
Menurut Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti menyampaikan daftar usulan program atau kegiatan yang telah diusulka sebanyak 117 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.731.112.129.899,00 dengan kegiatan strategis seperti pelaksanaan Pilkada dan Pileg serentak, pelaksanaan Porda XIII dan Peparda V Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Bogor, pembenahan jalur puncak, penanganan persampahan, implementasi MDG’S, dan pengembenangan megapolitan Bodebek Karpur.
Nurhayanti menjabarkan pelaksanaan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia pada Porda XIII dan Peparda V Jawa Barat tahun 2018 di Kabupaten Bogor dengan anggaran Rp 250.000.000.000.
“Langkah yang sudah dipersiapkan oleh Kabupaten Bogor adalah Gor Pakansari dengan kapasitas 30 ribu penonton dan tahun ini sedang dibangun venue laga satria, laga tangkas dengan APBD Pemerintah Kabupaten Bogor,”ujarnya.
Selain itu, menurut Bupati Bogor menuturkan mengatasi kemacetan puncak melalui peningkatan infrastruktur jaringan jalan regional di Jawa Barat yang menghubungan wilayah Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang dan mendukung Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Jonggol sesuai dengan Perda Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
“Dalam mengatasi permasalahan kemacetan puncak dan pertumbuhan pengembangan infrastruktur perlu adanya revitalisasi pasar Kecamatan Cisarua dengan anggaran Rp 33.917.095.000 dan pembangunan jalan poros tengah-timur Kabupaten Bogor dengan anggaran 950 Miliar Rupiah yang terdiri dari pembangunan jalan 52 KM X 2 Jalur X 7 Meter dengan anggaran sebesar  700 Miliar Rupiah dan pembangunan jembatan Box culvert sebanyak 25 unit dan bangunan pelengkap dengan anggaran sebesar 250 Miliar Rupiah.
Kepala Badan Perencana Penbangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Saripah Sopiah menerangkan alasan permintaan proyek pembangunan Jalur Puncak II dikerjakan oleh Pemerintah Pusat karena besarnya anggaran yang mencapai Rp1 triliun.
“Pembangunan Jalur Puncak II bisa memakan biaya sebesar Rp1 triliun untuk membangun jalan dan 15 jembatan dengan total panjang 48 Km,” Â terang Saripah. (Iman R Hakim)
Bagi Halaman
