Kemerdekaan

IBARAT gelas, kemerdekaan kita, harus jujur diakui, baru terisi setengah, belum terisi penuh. Setengah isi, setengah kosong. Kita belum merde­ka sepenuh-penuhnya.

Kita memang sudah merdeka dari penjajahan fisik bangsa asing. Tetapi kita belum merdeka dari penjajahan bangsa sendiri. Celakanya, lebih sulit memerdekakan diri dari penjajahan bangsa sendiri daripada bangsa asing.

Bung Karno pernah mengingatkan, “Perjuan­ganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena mel­awan bangsamu sendiri.”

Kita, misalnya, masih berperang memerdeka­kan diri dari belenggu korupsi yang dilakukan bangsa sendiri. Tiada jalan lain, untuk memenan­gi peperangan melawan korupsi, semangat Persatuan Indonesia mesti dikedepankan seb­agaimana dulu para pendiri bangsa bersatu mela­wan penjajah asing.

KPK, Polri dan Kejaksaan, tiada kata lain, ha­rus berkolaborasi mencegah dan memerangi ko­rupsi. Dengan sokongan penuh negara dan raky­at, kita semestinya bisa memerdekakan bangsa ini dari belenggu korupsi.

Penjajah lain yang berasal dari bangsa send­iri, yang sekarang ini sedang beroperasi meny­engsarakan rakyat, ialah mafia pangan. Mereka menjajah dengan menguasai rantai perdagangan pangan sehingga rakyat harus membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih tinggi dari­pada harga seharusnya.

Celakanya, namanya juga mafia, boleh jadi mereka menyusup ke kekuasaan. Bukan tidak mungkin mereka ikut-ikutan mengatur-atur kekuasaan. Mereka ikut campur tangan mema­sukkan pejabat yang ramah dan menyingkirkan pejabat yang garang terhadap mereka. Mafia ial­ah musuh dalam selimut.

Tiada pilihan lain kecuali penegakkan hukum sekeras-kerasnga bila bangsa ini hendak terbebas dari belenggu penjajahan para mafia pangan. Negara tak boleh takluk kepada mafia pangan.

Bila negara takluk, itu sesungguhnya negara membiarkan dirinya terjajah oleh mafia. Dalam terminologi hukum, membiarkan sama saja den­gan melakukan. Itu artinya negara yang takluk dengan mafia sama saja

dengan mafia itu sendiri. Negara mafia namanya.

Musuh besar lainnya yang harus kita perangi ialah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Ber­dasarkan data statistik sekitar 28 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Jumlah pen­duduk miskin pasti bertambah akibat perlam­batan ekonomi saat ini. Kesenjangan ekonomi yang menurut angka Gini rasio sebesar 0,43 tak boleh diabaikan begitu saja dan harus diperangi bila kita tak ingin gejolak sosial melanda negeri ini.

Presiden Joko Widodo dalam pidato ken­egaraan pada Sidang MPR, Kamis, 14 Agustus menyatakan bahwa setelah merdeka, perang yang dihadapi bukan perang fisik seperti pahla­wan pejuang, melainkan perang memenangi perdamaian, memenangi kesejahteraan, dan memenangi kehidupan rakyat yang bahagia.

Pidato itu menggambarkan kuatnya kemauan politik negara dalam memenangi pertempuran melawan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Dalam RAPBN 2016, tergambar kehendak kuat negara membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dari desa.

Dalam RAPBN 2016, alokasi anggaran trans­fer ke daerah dan desa jauh lebih besar daripada anggaran belanja kementerian dan lembaga. Jika itu betul-betul diterapkan, ini merupakan kejadi­an pertama dalam sejarah anggaran di negara ini.

Kita menginginkan pemerintah sungguh-sungguh merealisasikan rencana itu. Kita perlu mengingatkan hal ini karena kita punya tabiat buruk rapi jali dalam perencanaan tetapi ambu­radul tak keruan dalam pelaksanaan.

Tentu saja masih banyak bentuk penjajahan lain oleh bangsa sendiri yang harus kita perangi. Intinya di Peringatan 70 tahun Indonesia Merde­ka hari ini, kita hendak mengingatkan bahwa setelah merdeka dari penjajahan bangsa asing, kita masih harus berjuang memerdekakan diri dari penjajahan bangsa sendiri, agar kita merde­ka seutuhnya, merdeka sepenuh-penuhnya.(*)