JAKARTA, TODAY—Subsidi listrik pada RanÂcangan AnggaÂran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dipatok sebesar Rp 48,6 triliun atau tuÂrun dari yang diÂanggarkan pada APBN PerubaÂhan 2016, yaitu sebesar Rp 50,7 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) KementÂerian Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, anggaran yang lebih kecil karena ada pengurangan jumlah pelanggan yang mendapatkan listrik subsidi.
“Tahun depan subsidi lisÂtik kita berharap mendapat ada pengurangan jumlah pelanggan dengan sambungan harga berÂsubsidi,†kata Suahasil di kanÂtor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (17/8/2016).
Menurut Suahasil, kebijakan tersebut adalah bentuk penaÂtaan agar subsidi yang diberikan lebih tepat sasaran. Sehingga tiÂdak tepat bila dikatakan sebagai pencabutan subsidi. “Jadi subsidi tetap diberikan, bukan nggak diÂberikan, tetapi jumlah pelangganÂnya kita berharap lebih rendah. Kenapa jumhlahnya lebih rendah, karena kalau pakai data sekarang 40 juta pelanggan itu , padahal jumlah rumah tangga di IndoneÂsia itu 63 juta,†terangnya.
Penerima subsidi listrik adalah golongan R1-450 VA dan R1-900 VA. Diharapkan proses peÂnyisiran segera dilakukan PT PLN persero, sehingga rumah tangga yang tidak layak mendapatÂkan subsidi, bisa dipindahkan ke golongan yang lebih tinggi. “Menata ulang supaya yang menerima subsidi listik itu yang miskin dan tidak mampu. MakanÂya itu berharap segera memindÂahkan pelanggan yang dianggap mampu,†tukasnya.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 pemerinÂtah juga meniadakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada seÂluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini berbeda dari dua tahun terakhir di mana beberapa perusahaan pelat merah selalu mendapatkan suntikan modal dari APBN.
Direktur Utama PT PLN (PerÂsero), Sofyan Basir, optimisitis bahwa perusahaan yang ia pimpin tetap mampu memberikan pelayÂanan kepada masyarakat meskipÂun tidak mendapatkan tambahan modal dari pemerintah.
Perseroan akan terus beruÂpaya semaksimal mungkin untuk mendistribusikan listrik hingga ke daerah terpencil dengan dana perseroan. Dirinya juga menjamin bahwa subsidi listrik di daerah terluar akan tetap berjalan tanpa bantuan modal pemerintah.
“Kami berupaya untuk menÂcari solusi yang lain. Proyek kan tidak bisa berhenti, apalagi elekÂtrifikasi untuk daerah-daerah terÂtinggal. Di daerah-daerah terluar itu harus tetap ada subsidinya,†terang Sofyan saat setelah meÂmimpin Upacara Peringatan KeÂmerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2016).Mengenai mega proyek 35.000 megawatt (MW), dirinya juga menjamin bahwa pembanguÂnan pembangkit akan terus berÂjalan. Dirinya optimistis bahwa pembangunan power plant atau pembangkit listrik yang digarap oleh PLN sebesar 10.000 MW hingga 2019 akan tetap berjalan. Dari segi permodalan perseroan, pihaknya juga akan terus beruÂpaya memaksimalkan dana dari internal “35.000 MW tetap jalan. Mudah-mudahan (ada), kita cari semaksimal mungkin,†tutup SoÂfyan.(Yuska Apitya/dtk)
Bagi Halaman
