FWHB Minta Danlanud Dicopot

BOGOR TODAY – Kekerasan kepada wartawan terjadi lagi, kali ini dilakukan oleh oknum TNI AU Lanud Suwondo, di Medan. Hal inipun langsung menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya dari para pewarta yang tergabung dalam Forum Wartawan Harian Bogor (FWHB) yang menggelar aksi solidaritas di seputaran tugu Kujang.

Ketua Forum Wartawan Harian Bogor (FWHB) Haryudi dalam orasinya mengatakan, pihaknya meminta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo segera mencopot Danlanud Suwondo medan, karena dini­lai tidak mampu menjaga, me­lindungi dan memberi jaminan keamanan bagi jurnalis yang sedang bertugas.

“Kami juga mendesak ok­num TNI AU yang melakukan tindak kekerasan terhadap 2 wartawan di Medan untuk di­adili karena telah melanggar UU 40/1999,” kata Haryudi, Se­lasa (16/8/16).

Yudi menambahkan, selain berorasi menyampaikan tun­tutan, para jurnalis menggelar aksi teatrikal yang menggam­barkan pemukulan dilakukan oleh oknum TNI AU terhadap wartawan yang sedang meli­put bentrokan warga Sarirejo dengan TNI AU terkait sengke­ta lahan di Medan, kami juga mengajak seluruh pekerja me­dia di seluruh Indonesia, khu­susnya di Bogor untuk mem­perkuat kekompakan dalam melawan pihak manapun yang menginjak-injak kebebasan pers.

“Ini hanya salah satu ben­tuk kepedulian kita saja seb­agai sesama jurnalis, kami juga minta kepada seluruh jurnalis agar tetap bekerja dan menjun­jung tinggi kode etik jurnalis sebagaimana amanat UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” pung­kasnya.

Sementara itu, salah seorang warga, Nina Zuliana (23) men­gatakan, tindakan yang dilaku­kan oleh TNI kepada wartawan sangat disesalkan dan meru­pakan hal yang memalukan.

“TNI kan personil keaman­an negara yang tugasnya men­egakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Jelas disitu seharusnya tidak boleh melakukan kekerasan,” paparnya.

Ia juga mendukung aksi yang dilakukan oleh para wartawan untuk mencopot TNI yang melakukan kekerasan kepada wartawan. “Saya berharap agar dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan men­jadi salah satu fokus pemerin­tah dalam hal ini, karena pers merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang telah disepaka­ti bersama,” pungkasnya. (Ab­dul Kadir Basalamah)