Serapan Anggaran Rendah, DPRD Diminta Buka Mulut

CIBINONG, TODAY—Renda­hnya serapan anggaran dari dana APBD Pemerintah Ka­bupaten Bogor masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, ban­yak pekerjaan di kabupaten berpenduduk 5,3 juta jiwa ini belum teralisasikan, bah­kan banyak yang belum dile­langkan karena kelengkapan admistrasi belum memenuhi syarat.

‘’Memang benar dari se­jumlah paket lelang, ada yang gagal,’’ ujar Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Kabupaten Bogor, Budi CW, kemarin.

Gagalnya lelang tersebut, lanjut Budi, karena banyak faktor seperti tidak lengkap­nya administrasi, tidak adan­ya harga tawar atau tidak me­miliki harga penawarn. Budi mengaku sudah mengem­balikan semua berkas tak lengkap itu ke SKPD masing-masing. “Kalau berkasnya tak lengkap dan tidak memiliki harga penawaran, kita kem­balikan ke SKDP. Tetapi kalau gagal karena tidak ada yang menawar, ya lelang ulang,” ujarnya

Paket lelang dari seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Bogor, sudah hampir terle­langkan semua walaupun ada beberapa yang masih dalam persoses. Namun, kata Budi, jika ada paket lelang yang pengerjaannya lama KLPBJ pun tidak akan melelangkan, karena batas pengerjaannya tidak dimungkinkan.

Dari efisiensi paket lelang sendiri sudah sampai Rp 166.168.690.380. Jumlah ini bisa bertambah karena masih ada paket yang sedang proses maupun sedang dilelang. “Ka­lau ini hasil dari semua paket lelang dan merupakan hasil efisiensi, karena penawaran­nya di bawah pagu,” pa­parnya.

Di tempat terpisah saat dihubungi via telepon, Direk­tur Centre For Budget Analy­sis (CBA) Uchok Sky Kha­dafi menjelaskan, seharusnya Bupati Bogor bisa bercermin dan berbenah dari tahun se­belumnya agar serapan ang­grannya tidak rendah seperti tahun sebelumnya, Karena rendahnya serapan anggaran ini menjadi persoalan yang sering dihadapai oleh Pemkab Bogor.

“Pemkab Bogori dari ta­hun ke tahun memiliki per­soalan yang hampir sama, yaitu rendahnya serapan ang­garan, sehingga selalu men­jadi bahan eavaluasi pemer­intah pusat. Padahal angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman cukup tinggi, se­harusnya itu menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Selain rendahnya serapan anggaran, dan banyaknya uang Pemkab Bogor yang mengendap di bank, selalu menjadi sorotan, karena menurutnya uang Pemkab Bo­gor tujuannya bukan untuk di­endapkan agar mendapatkan keuntungan bunga atau lain­nya, tetapi untuk membiayai program yang dirasakan oleh masyarakat. “Dalam pedoman APBD tidak diperintahkan un­tuk diendapkan, tetapi untuk direalisasikan sesuai peruntu­kannya,” jelas Ucok.

Lebih lanjut, Ucok juga berharap agar DPRD Kabu­paten Bogor bisa membentuk Pansus untuk menelusuri pe­nyebab pengendapan dana APBD tersebut. Menurutnya ada dugaan, uang tersebut memang sengaja diendapkan. “DPRD juga harusnya ikut mengawasi, jangan diam saja. Seharusnya pemerintah pusat juga memberikan sanksi yang tegas kepada pemerintah dae­rah jika ada temuan seperti ini,” tutupnya (kozer )