Utang Luar Negeri Membengkak 3,7 %

Oleh : Yuska Apitya
[email protected]

UTANG Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2016 tercatat sebesar US$ 314,3 miliar atau tumbuh 3,7% (year on year). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN berjangka panjang tumbuh melambat, sementara ULN berjangka pendek masih mengalami penurunan. Berdasarkan kelompok peminjam, ULN sektor publik tumbuh melambat, sedangkan ULN sektor swasta masih mengalami penurunan.

Bank Indonesia (BI) merilis, berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN ber­jangka panjang. ULN berjangka pan­jang pada Mei 2016 mencapai US$ 275,5 miliar (87,6% dari total ULN) atau tumbuh 6,0% (yoy), lebih ren­dah dari pertumbuhan April 2016 yang sebesar 8,3% (yoy).

Sementara itu, ULN berjangka pendek pada Mei 2016 tercatat sebe­sar US$ 38,8 miliar (12,4% dari total ULN) atau turun 10,1% (yoy), lebih dalam dari penurunan April 2016 sebesar 6,2% (yoy).

Berdasarkan kelompok pemin­jam, posisi ULN Indonesia seba­gian besar terdiri dari ULN sek­tor swasta. Pada akhir Mei 2016, posisi ULN sektor swasta tercatat sebesar US$ 163,6 miliar (52,1% dari total ULN), sedangkan po­sisi ULN sektor publik sebesar US$ 150,7 miliar (47,9% dari total ULN). ULN sektor swasta masih mengalami penurunan 3,5% (yoy) pada Mei 2016 setelah pada bulan sebelumnya turun 1,2% (yoy), se­mentara ULN sektor publik tumbuh 12,8% (yoy) atau melambat dari bu­lan sebelumnya sebesar 15,7% (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Mei 2016 terkon­sentrasi di sektor keuangan, indus­tri pengolahan, pertambangan, ser­ta listrik, gas dan air bersih.

Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,2%. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertum­buhan tahunan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih tercatat melambat. Sementara itu, pertumbuhan tahu­nan ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan mengalami kon­traksi yang lebih dalam.

BI memandang perkembangan ULN Mei 2016 masih cukup sehat namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, BI akan terus memantau perkem­bangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan un­tuk memberikan keyakinan bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makro ekonomi.

Secara terpisah, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan an­gka kemiskinan pada Maret 2015 sebesar 10,86% atau 28,01 juta orang. Jumlah ini menurun diband­ingkan Maret 2015 yang tercatat 11,22% atau 28,59 juta orang.

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) raihan tersebut adalah dampak dari upaya pemerintah dan banyak pi­hak dalam mengendalikan harga ba­rang, khususnya kebutuhan pokok. Tergambar pada sisi inflasi yang ren­dah. “Pertama, karena inflasi yang terus bisa jaga angka 3-4%,” ungkap Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Kemudian, menurut Jokowi adalah penyaluran dana desa. Hal tersebut memutar roda pereko­nomian, khususnya pada wilayah perdesaaan. “Dana yang mengalir ke desa, saya kira berpengaruh ter­hadap kemiskinan yang ada di kam­pung-kampung,” papar Jokowi.

Seebagai langkah pengentasan kemiskinan, Jokowi menginginkan program beras untuk masyarakat miskin (raskin) diganti menggunak­an voucher atau kupon. Hal ini ha­rusnya dapat terealisasi pada awal 2017 mendatang. «Saya minta pe­rubahan ini secara bertahap dapat dimulai, diterapkan pada awal 2017,» ungkap Jokowi saat membu­ka rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Mekanismenya, voucher akan diberikan langsung kepada rumah tangga miskin. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Voucher yang akan disampai­kan langsung kepada rumah tangga yang jadi sasaran. Dan voucher ini dapat digunakan untuk menebus be­ras, atau telur, atau bahan pokok lain­nya. Di pasar, di warung, di toko pada harga yang berlaku,” terangnya.

Jokowi menilai mekanisme tersebut lebih efektif dibandingkan dengan yang berjalan saat ini. Sub­sidi yang diberikan juga akhirnya lebih tetap sasaran.

“Harapan saya adalah dengan me-reform ini rakyat yang belum sejahtera, yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas lebih baik, dan juga bisa memperoleh nutrisi lebih seimbang, nggak hanya karbohid­rat, tapi protein juga seperti telur,” paparnya.

Akan tetapi program dimung­kinkan tidak diberlakukan pada se­luruh masyarakat. Jokowi akan me­nyiapkan kebijakan khusus untuk daerah-daerah tertentu. “Saya min­ta ada sebuah peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang, sehingga proses transisi ini bisa ber­jalan dengan baik. Untuk daerah yang sulit dijangkau seperti di Pap­ua, Natuna, Morotai dan lain-lain saya kira perlu ada kebijakan khusus yang harus disusun,” tandasnya.(*)