Lemah Dinkes Awasi RS Swasta

PEREDARAN vaksin palsu yang kebanyakan tersebar di rumah sakit swasta, membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, bakal mengintervensi agar pihak swasta menggandeng pemerintah daerah dalam suplai obat-obatan. Khususnya vaksin.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kepala Dinkes Kabupaten Bo­gor, dr Camalia Wilayat Sumar­yana mengung­kapkan, selama ini dinkes tidak pernah sampai begitu detail dalam mengikat ker­jasama denga rumah sakit swasta utamanya dalam pasokan vaksin.

“Dengan peredaran vaksin palsu, kami bakal mengintervensi rumah sakit swasta agar menjalin ker­jasama (MoU) dengan kami (Pemkab Bogor), asalkan mereka bersedia memen­uhi syarat yang kami aju­kan,” kata Camalia, Rabu (29/6/2016).

Menurut Camalia, syarat seperti bersedia membiar­kan petugasnya untuk di­latih cara menyimpan dan merawat vaksin sebelum di­berikan pada pasien. Selain itu, rumah sakti sawsta juga mesti menyiapkan tempat penyimpanan khusus vak­sin.

“Kalau mau MoU, kami survey dulu sarana prasa­rana yang mereka miliki. Ka­rena vaksin ini, kalau rusak tidak boleh diberikan pada pasien. Yang ada bukannya membangun kekbalan tubuh anak, tapi justru menimbul­kan penyalit berbahaya,” tu­kas Camalia.

Ia menambahkan, selain langsung dengan Dinkes Ka­bupaten Bogor, rumah sakit swasta juga bisa mengaju­kan permohonan pasokan vaksin pada puskesmas ter­dekat. Namun, setiap pen­giriman vaksin harus jelas standar operasional (sop) nya.

“Karena memang ber­belit. Karena ini demi kea­manan masyarakat. Karena vaksin yang disediakan pemerintah didistribusikan langsung oleh PT Biofarma Bandung dengan standar SOP yang ketat. Kalau rusak, langsung buang,” tukasnya.

Hingga saat ini, Dinkes Kabupaten Bogor baru men­jalin kerjasam untuk paso­kan vaksin dengan empat rumah sakit Swasta. Yakni, RS Bina Husada Cibinong, RS Thamrin Cileungsi, RS Dompet Dhuafa, Kemang dan RS Trimitra Cibinong.

“Sejauh ini baru empat itu. Tapi mungkin saja masih ada rumah sakit lain yang sudah menjalin kerjasama dengan puskesmas. Tapi, karena bagaimanapun mere­ka berdiri di Kabupaten Bo­gor, maka pemerintah bisa melakukan intervensi. Tapi, tidak semua vaksin di ru­mah sakit swasta itu palsu,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yanwar mengungkapkan, dinkes harus segera melakukan antisipasi agar penyebaran vaksin palsu tidak semakin melebar. Salah satu den­gan gencar melakukan ker­jasama dengan rumah sakit swasta.

“Bagaimanapun, leading sector dinas kesehatan itu kan soal urusan rumah sakit dan kesehatan di Kabupaten Bogor. Nah, kalau banyak peredaran vaksin palsu ini, jika ditemukan disini, tentu dinas atau pemerintah dae­rah yang disalahkan oleh masyarakat,” katanya.

Politisi PPP ini menam­bahkan, jika memang rumah sakit swasta dominan meng­gunakan vaksin selain yang digunakan pemerintah, maka Dinkes Kabupaten Bo­gor menekan mereka untuk menjalin kerjasama.

“Kan program imunisasi itu harus terus berjalan. Ka­lau isu vaksin palsu dibiar­kan berlarut, bisa-bisa orang tua semakin malas mengi­munisasi anak-anaknya ka­rena takut,” tukasnya.