CIBINONG, Today – Pemerintah Kabupaten BoÂgor tetap tenang meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan penyaluran dana hibah untuk kota/kabupaten penyangga pada tahun ini. Pasalnya, daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, terlambat mengajukan proÂposal bantuan.
Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, BanÂprov DKI dibahas melalui Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur ( Jabodetabekjur) terlebih dahulu.
“Kalau mau dikasih, yang jangan terlalu lama, supaya bisa segera digunakan. Kalau tidak dikasih ya tidak apa-apa. Kita tidak bisa memakÂsa mereka juga,†kata Nurhayanti, kepada BOÂGOR TODAY, Senin (1/2/2016).
Ia hanya meminta Gubernur DKI, Basuki TjaÂhaja Purnama menepati janji kepada masyarakat Cileungsi sesuai dengan tuntutannya soal penÂgangkutan sampah.
“Khusus janji ke masyarakat Cileungsi saya kira harus dipenuhi,†lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) KabupatÂen Bogor, Syarifah Sofiah optimis Pemprov DKI tetap memberi bantuan untuk Bodetabekjur.
Menurutnya, ada kesalahan teknis dalam proses penganggaran di DKI sehingga usulan baru dimasukkan dalam Kebijakan Umum AngÂgaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran SeÂmentara (PPAS) Perubahan.
“Nah, kalau masuknya di perubahan, konÂsekuensinya, ke g i a t a n yang menggunakan dana banprov itu haya unÂtuk kegiatan-kegiatan dengan durasi maksimal tiga bulan. Jadi saat ini, seluruh daerah atau instansi penerima bantuan harus direvisi dan disesuaikan dengan batas waktu tersebut,†kata Syarifah.
Ia menambahkan, karena harus direvisi, beÂlum ada data pasti tentang usulan dan besaran dana yang diusulkan.
“Bappeda baru minta kepada SKPD, kegiatan apa saja yang diusulkan. Kita harus memilah-milah mana kegiatan yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan. Soalnya, kegiatan fisik yang memerlukan lelang, sangat tidak mungkin diÂlakukan atau diusulkan,†pungkasnya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor mengajukan bantuan kepada Pemprov DKI sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan banjir. Sayangnya, usÂaha ini sia-sia lantaran terganjal keterlembatan administrasi.
Tahun lalu, Pemkab Bogor mengembaÂlikan dana hibah sebesar Rp 66,4 miliar kepaÂda pemerintah DKI Jakarta. Pengembalian itu karena proyek penanganan banjir yang sedianya dikerjakan pemerintah Kabupaten Bogor batal dikerjakan. Proyek itu adalah menggabungkan Situ Cikaret dan Situ Kabantenan untuk menahÂan laju air ke Jakarta. Waktu yang tersedia untuk pembebasan lahan tidak cukup, sehingga anggaÂran bantuan tak terserap.
Meski bantuan gagal terealisasi, pada Tahun Anggaran 2016, Pemkab Bogor tetap mengajuÂkan bantuan Rp100 miliar untuk penanganan banjir. Namun, usaha ini sia-sia lantaran PemÂprov DKI Jakarta terganjal keterlambatan adminÂsitrasi.
Pemkab Bogor pada tahun lalu juga mereÂalisasikan banprov untuk beberapa proyek, diÂantaranya pembenahan Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Angke Rp 2,5 miliar, pembuatan lubang biopori di dua aliran sungai itu Rp1 milÂiar dan penanaman pohon di wilayah kedua sungai itu Rp 750 juta.
Kemudian, untuk pembebasan lahan unÂtuk menggabungkan dua situ yakni Situ CikÂaret dan Kabantenan dengan total anggaran setengah dari dana hibah yang diberikan JaÂkarta yakni mencapai Rp 36,5 miliar.
Selain untuk menanggulangi banjir JaÂkarta, dana hibah itu dipakai untuk penataan pasar hewan Jonggol Rp 5,4 miliar, pembanÂgunan ipal dan peralatan pendukung rumah potong hewan Citaringgul dan Jonggol Rp 10 miliar, pembangunan empat unit halte APTB Rp650 juta, pembangunan stimulan jamban sehat di DAS Ciliwung sebesar Rp 2 miliar dan penÂgadaan lima truk ambrol Rp 2,5 miliar.
(Rishad Noviansyah)
Bagi Halaman