BADAN Pusat Statistik (BPS) menyatakan 12 paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo- Wapres Jusuf Kalla belum mampumendongkrak industri. Padahal, serangkaian paket kebijakan deregulasi ini dirancang khusus untuk mewujudkan industrialisasi.
YUSKA APITYA AJI
[email protected]
Paket kebijakan itu harusnya berdampak karena ada penyederhanaan regulasi dan sebagainya, tapi saya lihat belum ada dampakÂnya saat ini, terutama untuk indusÂtri besar,†jelas Kepala BPS, Suryamin di kanÂtornya, Jumat (19/8/2016).
Buktinya, lanjut Suryamin, penyumbang ekonomi terbesar masih berasal dari usaha kecil dan menengah. “Bukan industri besar. Ini yang jadi pekerjaan pemerintah,†kata Suryamin.
Bicara soal usaha kecil dan menegah (UKM), Suryamin menyinggung soal sektor usaha dagang berbasis elektronik atau e-commerce, yang saat ini sedang berkembang pesat. Dia meyakini, sektor ini akan menÂdongkrak pertumbuhan jumlah usaha di masa mendatang. Pasalnya, e-commerce dapat masuk ke semua kelas usaha, mulai dari kecil, menengah, hingga atas.
“Sekarang kalau kita lihat, e-comÂmerce memang belum memberikan kontribusi yang besar pada pertumÂbuhan jumlah usaha, tapi potensinya sungguh besar apalagi bila nanti izinÂnya mendukung dari pemerintah,†tuturnya.
Karenanya, ia merekomendasiÂkan tiga kebijakan yang harus dikejar pemerintah untuk mendukung perÂtumbuhan e-commerce, yakni dari sisi perizinan, bantuan pendanaan, dan pemanfaatan teknologi.
“Yang utama adalah perizinan dan pendanaan, kalau ini dijamin oleh pemerintah, e-commerce ini bisa, seperti sektor manufaktur yang bisa masuk ke beberapa sektor sekaÂligus, bisa ke perdagangan, industri, bahkan pertanian,†kata Suryamin.
Adapun dari sisi pendanaan, Suryamin melihat, geliat positif dari pemerintah sudah ada, yakni denÂgan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) yang dapat diberikan pula keÂpada e-commerce.
Kemudian, dari sisi teknologi, sinergi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta kementerian terkait, misalnya Kementerian PerdaÂgangan dapat menjamin penyaluran teknologi yang dibutuhkan oleh e-commerce.
Suryamin memastikan, bila e-comÂmerce dikejar pemerintah saat ini, hasil ke depan tentu akan mampu memberiÂkan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak sekaligus pada penciptaan lapangan pekerjaan sehingga bisa mendongkrak penghasiÂlan dan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hasil Sensus EkonoÂmi 2016, BPS mencatat, sampai saat ini terdapat 26,7 juta pelaku usaha di Indonesia. Jumlahnya naik sekitar 17,6 persen atau bertambah sekitar 4 juta usaha dibandingkan 10 tahun lalu (2016) yang sebanyak 22,7 juta usaha.
Paket Ekonomi XIII Bermasalah
Sementara itu, Satuan Tugas (SatÂgas) Kelompok Kerja (Pokja) PercepaÂtan Paket Kebijakan yang diketuai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution siap merilis paket kebijakan XIII.
Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan, Satgas Pokja telah menyiapkan dua fokus, yakni meÂnyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasiÂlan rendah (MBR)