JAKARTA, TODAY—Presiden Joko Widodo akan memasuki tahun ke-3 menjabat sebagai kepala negara. Di tahun ke-3 pemerintahannya, Jokowi akan mereformasi total hukum di Indonesia. “Persiapannya sudah dimulai sejak lama. Namun mungkin baru akan terlihat wujud nyatanya di tahun depan,” kata Jubir Presiden, Johan Budi.
Berbagai produk hukum di Indonesia akan ditinjau ulang, mulai dari peraturan yang tumpang tindih, penegakan hukum yang lebih agresif, revisi KUHP dan penguatan lembaga-lembaga penegak hukum. Semua sudah dipersiapkan secara matang dan akan segera dikeluarkan produk-produk reformasi di bidang hukum ini.
“Presiden sudah menugaskan secara khusus kepada Menko Polhukam dan Kantor Staf Kepresidenan untuk menerjemahkan perintah ini (reformasi bidang hukum). Nantinya akan ada peninjauan total berbagai peraturan dan perundangan yang tumpang tindih juga,” jelas Johan.
“Presiden juga telah meminta saran dan masukan dari para pakar dan praktisi hukum. Saran yang didapat Presiden mencakup hukum secara keseluruhan,” tegas Johan.
Jokowi kemarin mengundang 22 pakar hukum ke Istana. Bersama para pakar hukum itu, Presiden membahas berbagai permasalahan, mulai dari penegakan HAM, penguatan aparat penegak hukum, sampai secara khusus meminta masukan soal rencana revisi PP 99/2012 yang salah satunya mengatur tentang pemberian remisi untuk koruptor.
Presiden Jokowi pada tahun pertama kepemimpinannya memfokuskan pada stabilitas politik dalam negeri. Seperti diketahui, di tahun pertama kepemimpinannya, kondisi perpolitikan Indonesia sangat gaduh pasca Pilpres 2014.
Di tahun kedua, Jokowi menata ekonomi dalam negeri. Hingga September ini, tak kurang sudah 13 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Puncaknya, lahir UU Tax Amnesty yang menjadi produk unggulan di bidang ekonomi.
Setelah politik dan ekonomi stabil, saatnya melakukan reformasi di bidang hukum. Meskipun begitu, Jokowi tetap memberikan perhatian lebih pada sektor lain seperti politik, ekonomi, keamanan dan sosial.
“Begini, kita kan sudah mengenal dari konsep Nawacita kemudian ada penjabaran-penjabaran di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang politik dan sebagainya. Kalau kemarin sudah ada paket kebijakan ekonomi, nanti juga ada paket kebijakan hukum,” kata Menko Polhukam, Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakpus, Selasa (27/9/2016).
Pemerintah, menurut Wiranto saat ini tengah mengodog beberapa rancangan paket kebijakan. Yang terdekat adalah paket kebijakan untuk membersihkan praktik makelar kasus.
“Sekarang ada satu proses agar paket itu betul-betul ada manfaatnya dalam rangka kita memperbaiki apakah itu instrumen hukumnya, apakah kita memperbaiki aparat penegak hukumnya, apakah kita membangun budaya hukum yang kondusif, itu kan sedang digarap sekarang,” jelas Wiranto.
“Sekarang ini memang kita terus terang di bidang hukum ya cukup prihatin ya. Bahwa hukum yang seharusnya merupakan instrumen untuk ditaati, untuk diindahkan, dijalankan oleh seluruh masyarakat karena hukum kan kesepakan kolektif dari bangsa. Nah, tatkala hukum sudah tidak diindahkan apalagi ada aparat penegak hukum yang coba menjadikan hukum menjadi komoditas, ini yang nanti akan kita selesaikan,” tegasnya.
Presiden Jokowi pun telah memerintahkan untuk menindak tegas para aparat penegak hukum yang justru memainkan hukum. Kemungkinan, paket kebijakan hukum yang akan pertama dikeluarkan adalah soal pembersihan terhadap markus.
“Presiden sudah jelas memberi petunjuk bahwa kita akan secara tegas menindak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum tapi justru menodai hukum itu. Ini yang nanti akan kita selasar, agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu pulih. Harus kita pulihkan karena ini merupakan pilar ketertiban dan keamanan nasional,” ungkap Wiranto.
Lalu kapan paket kebijakan hukum akan diterbitkan? “Sabar, tentunya sabar nanti akan muncul paket-paket mana yang didahulukan. Sekarang sedang digodog dengan seksama dan hati-hati,” tandasnya.(Yuska Apitya Aji)
