//Politisi PKS Desak Walikota Bima Arya Untuk Bertanggungjawab
BOGOR – Keberadaan rumah sakit Siloam di dalam mall Plaza Keboen Raya eks Pangrango Plaza di Jalan Pajajaran, menuai sorotan dan perhatian, meski sudah diresmikan oleh Walikota Bogor, Bima Arya, beberapa waktu lalu.
Keberadaan rumah sakit yang menyatu dengan mall itupun tidak lepas dari perhatian para wakil rakyat DPRD Kota Bogor.
Sejak awal pembangunan rumah sakit Siloam, anggota Komisi C dan A sangat getol mengawasi jalannya pembangunan, hal itu tidak lepas dari adanya dugaan dugaan bermasalahnya rumah sakit tersebut.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Abuzar mengatakan, rumah sakit di Kota Bogor terutama di Jalan Pajajaran sudah berderet, rumah sakit besar dan sudah sangat lama juga ada di Jalan Pajajaran. Jadi rumah sakit di Kota Bogor sudah sangat banyak, sehingga seharusnya Pemkot Bogor mengkaji ulang perizinan untuk Siloam yang bergabung pada bangunan Plaza Keboen Raya itu.
“Seluruh area di Kota Bogor sudah banyak rumah sakit, jadi keberadaan rumah sakit Siloam itu harus dikaji ulang, apalagi rumah sakit yang melayani masyarakat tertentu, padahal yang dibutuhkan Kota Bogor adalah rumah sakit tanpa kelas, bukan rumah sakit yang khusus,” ungkapnya, Senin (10/7).
Dia menjelaskan, sejak awal DPRD sudah mengkritisi, terutama terkait IMB Plaza Keboen Raya itu, karena di dalam satu bangunan eks Pangarango Plaza itu ada mall dan rumah sakit. Secara umum rumah sakit di Kota Bogor jumlahnya sangat banyak, apalagi rumah sakit yang khusus melayani penyakit tertentu itu perizinannya harus dikaji ulang, padahal yang diperlukan di Kota Bogor adalah rumah sakit kelas tiga atau rumah sakit tanpa kelas.
“Memang keberadaan rumah sakit khusus itu membutuhkan kajian mendalam. Kita juga belum tahu lagi soal kajian rumah sakit itu, padahal Kota Bogor saat ini membutuhkan rumah sakit yang mampu dilayani dari berbagai penyakit,” jelasnya.
Saat ini di RSUD saja sudah tidak mampu menampung dan melayani masyarakat di kelas tiga, jadi kebutuhan rumah sakit baru harus diarahkan untuk rumah sakit tanpa kelas. Walikota harus mendengarkan juga aspirasi masyarakat karena Walikota susah diberi aspirasi. Namun masing-masing saling melempar, baik di Kota Bogor ke Provinsi maupun sebaliknya. Walikota juga tidak menanggapi permasalahan terkait rumah sakit Siloam tersebut. Secara lingkungan, rumah sakit itu memerlulan tempat yang tenang dan tersendiri, jadi apabila rumah sakit digabung dengan mall sangat tidak tepat, kecuali mall dan hotel.
“Sangat tidak tepat apabila mall digabungkan dengan rumah sakit, karena rumah sakit membutuhkan ketenangan. Walikota harus bertanggung jawab dengan permasalahan ini. Ada konsekwensi dari masyarakat yang harus ditanggung nantinya dengan keberadaan rumah sakit tersebut,” tegasnya.(Yuska Apitya)
