JAKARTA TODAY- Presiden Joko Widodo menilai beban biaya PT Pertamina (Persero) untuk program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang senilai Rp800 miliar dianggap sebagai harga yang wajar. Sebab, tanggungan itu berbuah harga terjangkau yang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah pedalaman.
Menurut dia, nilai beban biaya itu tak ada apa-apanya dibanding subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah pada masa terdahulu. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 contohnya, realisasi subsidi BBM berada di angka Rp95,99 triliun. Angka itu bahwa mencapai puncak pada 2013 dengan nilai subsidi BBM terbilang mencapai Rp299,83 triliun. Dengan demikian, ia menilai angka tanggungan biaya untuk BBM satu harga memberikan banyak manfaat ketimbang mudharatnya. “Saya perintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghitung, berapa sebetulnya biaya tambahan yang dikeluarkan. Mereka bilang Rp800 miliar. Kalau dulu subsidi bisa sampai Rp300 triliun, ini masa Rp800 miliar tidak bisa. Makanya satu harga ini harus dijalankan,†jelas Jokowi di Pontianak, Jumat (29/12).
Jika BBM satu harga tak kunjung dilaksanakan, ia cemas nanti harga bahan pokok akan melambung tinggi hanya gara-gara mahal di ongkos logistik. Ia mencontohkan, sebelum ada program BBM satu harga, harga BBM jenis Premium di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp40 ribu per liter. Ada pula beberapa daerah di Papua mematok harga BBM jenis Premium mencapai Rp100 ribu per liter. “Akibatnya apa? harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat makin mahal karena distribusi mahal, harga logistik tinggi,†ungkap dia.
