BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / admin

admin

Soal Setnov, STS: Quo Vadis Advokat Indonesia!

BOGOR – Kasus setnov mengimbas pada komunitas advokat. Advokat berdebat atas nama nobile officium, masyarakat mencemooh advokat, wapres JK melalui jubirnya dan mahfud md juga mempertanyakan kapasitas advokat setnov.
Fredrich Yunadi ( FY ) yg ditunjuk sernov sebagai advokatnya memang menjadi fenomenal , ia menampilkan diri sbg advokat maju tak gentar membela yang bayar, bahkan maju tak gentar malu,baik mempermalukan dirinya sendiri dan juga komunitas advokat. Beberapa pernyataannya yg tdk pas dgn seabreg gelar akademisnya itulah yg kemudian dikupas  menelanjangi kapasitasnya. Pernyataan  ( 1) pemeriksaan terhadap setnov sbg anggota DPR  memerlukan ijin presiden (2) akan mengadukan KPK ke Pengadilan HAM Internasional . Mahfud MD , Hikmahanto Juwana mengupas habis pernyataan FY adalah salah. Terkait ( 3) imunitas anggota DPR juga diartikulasikan secara berlebihan dan berpotensi keliru, walau bisa debatable.
Sebagai salah satu unsur pendiri peradi, dan ikut terlibat dlm pembicaraan ruu advokat tahun 2002 , terlibat dlm penyusunan kode etik advkat serta pengurus peradi selama hampir 13 tahun ini , saya merasa perlu membuat tulisan ini yg mungkin adalah otokritik pada komunitas advokat .
Advokat adalah Profesi
Advokat adalah profesi.  profesi itu berbeda dgn pekerjaan ansich, Dalam profesi setidaknya tercakup 5 faktor yg harus dipenuhi;
( 1) pekerjaan ini didasarkan pada keilmuan . uu advokat pasal  2 dan pasal 3 ayat 1 huruf e mensyaratkan standar keilmuan tersebut , minimal strata 1 berlatar belakang hukum .
( 2) independent, menolak dan bebas  dari ancaman, rasa takut serta intervensi yg dapat menghalangi dan menghambat menjalankan profesi. Pasal 5 jo pasal 14 uu advokat.
( 3) altruistik. Profesi menuntut setiap penyandangnya untuk mengabdi pada nilai nilai kemanusiaan. Advokat dituntut juga melakukan ini yg secara spesifik advokat dituntut menegakkan kebenaran dan keadilan bukan semata mata mencari materi dlm pembelaan kliennya. Pasal 22 uu advokat , kode etik  advokat pasal 2 , pasal 3 dan 4 mewajibkan ini.
( 4) kode etik. Terdapat kode etik sbg pedoman moral yg dikodifikasi menjadi “hukum” utama bagi advokat .kode etik ini berfungsi 2 arah ; internal dan ekternal. Internaln sbg instrumen untuk memberikan perlindungan advokat sekaligus untuk menjaga komunitas profesi mempertahankan predikat nobile officiumnya, ekternal adalah berfungsi melindungi masyarakat dari potensi penyalah gunaan wewenang dan kepercayan klien. Kode etik advokat Indonesia . Kode etik advokat Indonesia yg disusun oleh 7 organisasi advokat pada 23 mei 2002 adalah salah satu prasyarat yg diminta oleh komisi 2 DPR RI , agar RUU Advokat saat itu bisa disahkan menjadi UU NO. 18 tahun 2003 tengang Advokat. Sesungguhnya komisi 2 DPR meminta agar 7 organisasi advokat meleburkan diri menjadi satu, akan tetapi ini sangat sulit krn  berarti 7  membubarkan diri dan bergabung menjadi satu jadi yg disepakati adalah kode etik tunggal yg disahkan oleh ikadin, aai, iphi, spi, hapi, hkhpm dan akhi. Pasal 34 uu advokat
( 5 ) dewan kehormatan , profesi harus memiliki dewan kohormatan yg bertugas dan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan dugaan pelanggaran kode etik oleh advokat . Pasal 26 dan 27 uu advokat . Dewan kehormatan advokat adalah lembaga yg dibentuk oleh organisasi advokat yg sifatnya otonom. Dewan kehormatan bahkan bisa memeriksa ketua organisasi advokat dan  bila terbukti bersalah melanggar kode etik bisa diberi sanksi.
Penyadang profesi berhak disebut profesional apabila ia dalam bertinda k menjalankan tugasnya bertindak Ahli dan etis. Ahli bermakna ia memiliki keilmuan mumpuni dlm tugasnya. Keilmuan mumpuni ini secara umum dimulai dgn syarat memiliki strata 1 berlatar belakang hukum, dan selanjutnya dapat menimba ilmu lebih lanjut dlm bidang akademis hingga strata Doktor ( s3)  dan juga dalam bidang kekhususan ; pasar modal, merk, pailit, tppu, perjanjian2 internasional, kontruksi, pidana dll yg disebut dgn Pendidikan Advokat berkelanjutan ( continuing legal education ) .
Dalam kode etik advokat , keahlian adalah salah satu syarat advokat untuk dapat menerima atau  menolak menangani perkara. Klo tdk ahli advokat dapat menolak menangani perkara. Hal ini sejajar dgn penolakan berdasarkan hati nurani.
Dalam kasus nyata advokat maka ia disebut ahli bila ia dalam menangani kasus litigasi , ia memahani secara tepat  hukum acara ( prosedur2nya ) dan hukum materilnya  . Dengan pemahaman yg kuat akan perkaranya maka seorang advokat akan bertindal cermat termasuk dalam membuat pernyataan2 didepan publik. Bukan asal bicara tetapi isinya kosong.
Rupanya inilah yg terjadi pada advokat FY pembela setnov. Ia bisa dinilai tdk mengusasi dgn tepat  aspek aspek hukum perkara kliennya sehingga tidak bertindak cermat ketika melontarlan pernyataan ( 1) ijin presiden dlm pemeriksaan setnov dan (2) mengadukan kpk ke peradilan ham internasional, ( 3) isue imunitas anggota dpr dan ( 4 ) benjol sebesar bakpao .
Ketika seorang sudah mengangkat sumpah sebagai advokat dihadapan sidang Pengadilan Tinggi , maka secara post factum ia sudah dinilai ahli dlm  bidangnya . Dalam konteks FY maka ia dinyatakan menguasai aspek UU MD3 pasal 245 secara keseluruhan pasal2 tsb yg terdiri dr 3 ayat. Pasal 245 ayat 3 tegas menyatakan ; ijin sebagaimana pasal ayat 1 tdk diperlukan bila ditersangkakan tindak pidana khusus cq. Kasus korupsi adalah tindak pidana khusus menurut doktrin ilmu hukum.
Advokat juga harus dapat memetakan forum2 yg dapat ditempuh dlm upaya pembelaan klien. Forum praperadilan, melaporkan penyalah gunaan wewenang pejabat umum ke polisi dan menyerang para pihak yg dianggap menyerang kehormatan klien  dengan melapor pada polisi sepanjang terdapat dasar aturan dan fakta untuk itu adalah sah . Persoalan akan mendapat kritik dr masyarakat adalah resiko profesi.
Akan halnya akan melaporkan pada pengadilan HAM Internasional adalah pernyataan yg keliru krn forum tsb bilamana yg dimaksud adalah Internasional criminal court ( icc ) adalah forum mahkamah internasional untuk mengadili pelanggaran HAM berat yg diduga dilakukan oleh aparatur pemerintah negara untuk jenis pelangaran kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi militer.peradilan ini pernah mengadili mantan presiden serbia radovan karadzic , kejahatan genosida di rwanda dll.
Hukum nasional Indobesia mengenal Pengadilan HAM sebagaimana diatur dlm uu no 26  tahun  2000 yg mengadili kejahatan Ham berat dlm 2 kategori yaitu kejahatan atas kemanusiaan dan genosida. Jadi advokat FY ini mau mengadukan tindak kejahatan yg mana?  Krn tindakan KPK klopun keliru  – quod non- tdk termasuk dlm kategori pelanggaran HAM berat dlm 4 atau 2 kategori diatas. Belum lagi soal debat imunitas advokat. Inilah yg harus dipahami oleh advokat untuk bertindak cermat dlm keilmuannya.
Sikap etis juga penting ditampilkan agar masyarakat tidak antipati pada advokat. Tuntutan sikap etis bertujuan untuk tetap menjaga komunitas advokat dipercaya dan dihargai oleh masyarakat.
Tindakan melaporkan 30 pihak yg adalah anggota masyarakat yg membuat meme setnov mungkin saja ada dasar hukumnya, akan tetapi apalah tindakan itu perlu? Karena perlu dicermati, meme tsb adalah respon masyarakat atas setnov yg adalah pejabat publik. Sebagai pejabat publik setnov adalah milik publik  yg  berada dlm sangkar kaca, sehingga dlm negara demokrasi kritik bahkan sumpah serapah warga pada pejabat publik perlu diterima dgn lapang dada. Apalagi setnov ini terkenal diisuekan sbg the untouchable terkait masalah2 hukum yg dialamatkan padanya.  Meme adalah ekspresi masyarakat yg harus dibaca dlm wilayah komunikasi publik, macetnya jalan keadilan  menyentuh setnov , sehingga meme adalah katarsisnya.
Dlm konteks tsb menyerang warga dengan laporan polisi akan antipati dan kontraproduktif bagi advokat. Warga akan tidak suka pada advokat FY yg berimbas pada komunitas advokat dinilai sbg musuh masyarakat.  Sikap luhur dan mulia perlu dikedepankan disini sbgmana diamanatkan dlm pasal 2 kode etik advokat mengenai bersikap luhur dan mulia.
Pada sisi lain pelaporan oleh sejumlah advokat pada kpk agar advokat FY diperikaa dgn pasal 21 uu tipikor merintangi penyidikan perlu diberikan catatan khusus . Keberatan2 atas tindakan seorang advokat harus dilaporkan pada dewan kehormatan , tidak untuk disiarkan kemedia massa atau cara2 lain.Cara cara lain dlm hal ini adalah pelaporan ke polisi atau KPK.
Mekanisme dewan kehormatan sangat penting ditempuh mekanisne ini disiapkan dan disediakan sbg upaya menjaga komunitas advokat untuk saling menghormati sejawat profesi. Pelaporan  advokat   yg sedang  menjalankan tugasnya yg dinilai melanggar kode etik atau hukum kepada instansi diluar dewan kehormatan akan menciderai prinsip  independensi organisasi advokat dan prinsip self regulation organisasi advokat. Pelaporan tsb akan berimbas melemahnya soliditas komunitas advokat .
Praktek sebagaimana advokat FY saat ini sering dijumpai . Fenomena ini muncul salah satunya dari imbas perpecahan organisasi advokat. Advokat diproduksi massal oleh berbagai organisasi advokat dgn proses dibawah standar profesi. Prosea rekrutmen yg asal asalan, kolusi dlm penerbitan ijin praktek dll adalah potret rekrutmen advokat saat ini . Advokat diproduksi massal menjadikan organisasi advokat bagaikan organisasi massa bukan lagi sbg organisasi profesi yg padat keahlian. Akibat dari produm massal dibawah standar ini, masyarakat dibanjiri oleh advokat yg tidak profesional, tidak ahli dan berperilaku tdk etis yg berujung pada ketidak percayaan masyarakat atas layanan advokat . Saatnya para pimpinan organisasi  advokat introspeksi diri   agar profesi advokat tdk dianggap kacangan dan organisasinya menjadi ormas.(Yuska Apitya)

Bima Arya-Dadang Dhanubrata Semakin Lengket

BOGOR TODAY- Komitmen elite PDIP untuk menyandingkan Bima Arya Sugiarto dengan Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang Danubrata, kian ketara. Dadang dan Bima juga berkali-kali melakukan sesi temu acara bersama. Kedekatan keduanya memang bukan tanpa sejarah. Keduanya pernah duduk satu kelas saat SMA.

“PDIP dan PAN adalah kombinasi bagus jika berkoalisi. Sesuai amanat Pak Sekjen (Hasto), saya diamanatkan untuk membuka komunikasi dengan semua petinggi partai,” ungkap Dadang Danubrata.

Soal rencana berkoalis, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengakui jika sejauh ini, dirinya belum berpikir untuk kembali maju dalam Pilkada Kota Bogor yang akan berlangsung Juni tahun 2018 mendatang.

Bahkan ketika disingung adanya komunikasi elit PDI Perjuangan dengan PAN, partai tempat Bima Arya berkecimpung, ia mengatakan, komunikasi politik itu wajar-wajar saja.

Bagi Bima Arya, semua partai politik, akan melakukan komunikasi. Namun untuk dirinya, hingga saat ini, belum berpikir untuk kembali maju lagi.

Ketika ditanya adanya keinginan agar dirinya dipasangkan dengan Dadang Danubrata, kader PDI Perjuangan yang kini menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor ini, kembali menegaskan, ia belum memikirkan siapa pasangannya, karena dirinya belum menentukan sikap maju atau tidak dalam perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini.

“Saya belum berpikir pasangan, karena belum bersikap maju atau tidak. Apakah saya pernah berucap akan maju di pilkada?. Kan belum pernah,”kata Bima Arya usai menghadiri upacara hari Sumpah Pemuda di GOR Pajajaran Kota Bogor, Sabtu (28/10/2017).

Perhelatan Pilkada dalam memilih pemimpin di kota hujan ini makin seru, setelah Usmar Hariman yang kini masih menjabat Wakil Walikota Bogor, juga sudah siap-siap berpisah dengan Bima Arya.

Selain Wakil Walikota, ada sejumlah politisi yang juga siap maju seperti Zainul Mutaqin dari PPP, Dadang Danubrata dan Sugeng Teguh Santoso dari PDI Perjuangan serta birokrat.(Yuska Apitya)

Dadang Danubrata : Kirab Budaya untuk Persatukan Bangsa

BOGOR TODAY- Kirab budaya kebangsaan Taruna Merah Putih (TMP) Kota Bogor di GOR Pajajaran diikuti dua puluh lima ribu warga.

Kirab kebangsaan yang mengusung tema tolak segala bentuk radikalisme dan terorisme dan tidak setuju Pancasila keluar dari Kota Bogor Minggu (29/10/2017) ini dihadiri Ketua Umum TMP, Maruarar Sirait, Ketua TMP Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto dan Ketua TMP Kabupaten Bogor, Egi GW.

Acara yang bertabur door prize dan hadiah utama satu sepeda motor ini, makin meriah dengan hiburan yang membuat puluham massa berjoget.

Ketua DPC TMP Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata mengatakan, kirab budaya kebangsaan yang diadakan satu hari pasca peringatan hari Sumpah Pemuda ini dimaksud, agar setiap anak bangsa di Kota Bogor tetap menjunjung tinggi persatuan.

Bagi Dadang, hanya dengan persatuan, bangsa ini akan tetap berdiri. Dadang juga menghimbau bagi siapapun dan apapun profesinya termasuk tokoh di kota hujan ini, agar tetap menjunjung persatuan .

“Kita harus tetap bersatu. Hanya dengan persatuan, negara ini akan tetap kokoh berdiri. Saya percaya, masyarakat Kota Bogor, sangat menjunjung tinggi persatuan dan mencintai negara Indonesia yang utuh dari sabang sampai merauke,”kata Dadang.

Dadang yang juga calon Walikota Bogor dari banteng moncong putih ini menegaskan, persatuan yang sudah terjaga dengan baik disemua lapisan masyarakat Kota Bogor, harus tetap dipertahankan jelang pilkada Walikota Juni 2018 mendatang.

“Semua tokoh yang maju dalam Pilkada 2018, saya sangat yakin, mereka juga akan menjunjung perdamaian. Intinya pilkada 2018 harus damai, siapapun pemenangnya,”kata Dadang.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor ini mengapresiasi animo warga Bogor yang antusias datang ke acara kirab.

“Dengan diikuti puluhan ribu warga, ini menunjukan, warga Kota Bogor, menolak radikisme dan penyebaran permusuhan intoleran. Warga Kota Bogor secara tegas menyatakan, tidak setuju Pancasila yang menjadi dasar negara, keluar dari Kota Bogor,”ujar Dadang.

Maruarar Sirait, Ketua Umum TMP menegaskan, dengan 25 ribu massa yang hadir di GOR Pajajaran menunjukan, bahwa hampir semua masyarakat mendukung Pancasila sebagai dasar negara.

“Konsolidasi terus kita lakukan, karena hanya Pancasila yang mampu menyatukan kita semua anak bangsa,”papar Ara, sapaan Maruarar Sirait di lokasi acara.

Diakhir acara, panitia melakukan undian hadiah utama. Ara yang melakukan undian, lalu memilih salah satu kupon. Dari hasil undian, Nirawati 38, warga Sindangbarang jembatan RT 05 RW 01 Kelurahan Sindangbarang Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor yang berhasil mendapatkan sebuah motor Honda Revo.

Nirawati mengaku, ia membeli kupon dari pengurus RT seharga Rp1.000. Dari dua kupon yang ia beli, ternyata salah satu kupon dengan nomor 09542 yang keluar sebagai pemenang utama.

“Saya beli dua kupon. Harga kupon Rp1.000. Saya nggak nyangka kupon yang saya beli, akan berhadiah motor. Saya ngga nyangka dapat motor. Tujuan saya beli dua kupon hanya untuk bawa anak ke acara, guna rekreasi saja,”kata ibu tiga anak ini senyum bahagia.(Yuska Apitya)

Panas Mesin Partai, ZM Rapatkan Barisan PAC PPP

BOGOR TODAY- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor, terus bergerak memanaskan mesin partai guna menghadapi berbagai agenda politik kedepan, dari mulai Pilkada serentak 2018, Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.
Ratusan orang pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kota Bogor, dikumpulkan di aula Kecamatan Bogor Utara, untuk menghadiri kegiatan silaturahmi sekaligus pembekalan pengurus dari DPC PPP Kota Bogor, Minggu (29/10).
Acara dibuka langsung oleh Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin (ZM), beserta jajaran pengurus DPC, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, diantaranya, Ardiansyah, Achmad Aswandi, Riana Puspitasari dan Andi Surya Wijaya.
Sekitar 200 orang peserta menghadiri acara itu, dari mulai pengurus DPC, PAC, dan sayap-sayap partai.
Zaenul mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan konsolidasi internal partai setelah selesainya verifikasi Sipol di KPU. Karena hampir 70 persen pengurus PAC PPP ini baru, sehingga perlu silaturahmi dan konsolidasi internal.
“Kita berikan pembekalan bagi pengurus PAC sekota Bogor periode 2017-2022. Materi yang diberikan kepada mereka dalam acara ini tentang program program partai kedepan,” kata Zaenul.

Pembekalan diberikan a
gar seluruh pengurus PAC sekota Bogor memiliki satu kesamaan misi dari tingkat DPC, PAC dan ranting. Nanti selanjutnya akan dilakukan pembekalan kepada ranting ranting di 68 Kelurahan. Selain itu, para pengurus ini juga disiapkan dalam waktu dekat untuk menghadapi Pilkada Kota Bogor tahun 2018. Memanaskan mesin partai memang menjadi agenda utama saat ini dalam menghadapi tahun politik, dan DPC PPP Kota Bogor siap hadapi Pilkada Kota Bogor.
“Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Pilkada serentak 2018, untuk Pilgub Jabar dan Pilkada Kota Bogor, tentunya akan ada strategi khusus dalam menghadapi agenda politik kedepan yang dibahas dalam acara silaturahmi ini,” jelasnya.
DPC juga sudah menyiapkan saksi-saksi dan rekrutmen kader untuk menghadapi Pilkada 2018. Setelah agenda silaturahmi ini, selanjutnya akan digelar Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) dalam waktu dekat. Agenda Muskercab menyiapkan program program partai yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
“Kita tekankan kepada seluruh pengurus untuk saling mengenal dan menanamkan loyalitas terhadap partai. Kerja keras tanpa loyalitas, tidak akan ada hasilnya, loyalitas tanpa kerja keras juga tidak akan ada hasilnya. Jadi semuanya harus saling berkaitan dan mendukung,” tutupnya.(Yuska Apitya)

Komisi D Telusuri Macetnya Data RTLH Kota Bogor

BOGOR TODAY- Menyikapi banyaknya persoalan dan berbagai kendala yang dirasakan masyarakat, terutama masalah kesehatan dan pendidikan di Kota Bogor, Komisi D DPRD Kota Bogor mengadakan rapat koordinasi dengan Camat, Lurah, Dinsos dan Kenmas Kota Bogor.

Pada kesempatan itu, anggota Komisi D, Atty Soemadikarya mengatakan, pihaknya ingin memutuskan mata rantai dimana ada kesulitan yang disampaikan oleh warga kepada pihaknya sebagai wakil rakyat.

“Dari pertemuan ini, kita mendapatkan sedikit kesimpulan bahwa ada beberapa kendala, seperti dari data yang ada sekitar 5000 lebih RTLH yang belum ditindaklanjuti oleh Kenmas Kelurahan. Namun, mereka mengaku sudah bekerja, tetapi data dan fakta membuktikan bahwa ini berbeda, sejauh mana kendalanya, kenapa tidak diverifikasi,” ucap Politikus PDIP itu.

Berdasarkan data yang ada di Kenmas Kota Bogor, sambung Atty, bahwa data yang sudah didistribusikan ke tingkat Kelurahan sudah mencapai 5000 lebih. Namun, bukti yang masuk dalam satu tahun ini hanya ada 1000 lebih, jadi ada yang tertinggal.

“Nah bagaimana kami bisa memberikan anggaran ketika datanya tidak ada, si penerima manfaatnya tidak terdaftar disitu. Proses verifikasi RTLH itu memang merupakan tupoksi dari Kenmas Kelurahan, tetapi kita juga harus mengerti kendala medan yang ada di Kota Bogor, dengan petugas Kenmas yang memang sudah berusia lanjut,” ungkapnya.

“Makanya Dewan mengusulkan kepada Camat dan Lurah agar menempatkan petugas yang masih masuk kategori berenergi dan disesuaikan dengan medan yang ada, supaya tercover. Artinya, masyarakat yang mengajukan RTLH bisa segera diproses melalui survey dan verifikasi oleh petugas Kenmas Kelurahan,” ujarnya.

Kendala tentang RTLH di Kota Bogor ini ada dua, pertama yang semestinya layak mendapatkan bantuan justru dicoret, sedangkan masyarakat yang rumahnya tergolong masih bagus dan layak diloloskan.

“Tapi ada jawaban yang harus kita hargai juga, ketika mencoret data tentang rumah yang masih bagus, mereka mengaku mendapat intervensi dari pihak-pihak luar supaya meloloskan itu. Kita menjamin, mereka jangan takut dengan adanya intervensi dan intimidasi dari pihak luar. Kita juga menjamin hak mereka untuk menentukan sikap bahwa rumah ini layak atau tidak untuk dikategorikan sebagai RTLH,” tegasnya.

“Sebenarnya ini tidak rumit, kalau dijalankan dengan baik dan benar. Jadi kita buktikan, antara teori dan praktek sama tidak di lapangan. Kami juga meminta kepada Camat dan Lurah, berikan ruang dan kesempatan kepada kami, agar bermanfaat bagi masyarakat. Ketika informasi disampaikan kepada masyarakat, sampaikan juga oleh Camat dan Lurah dengan hal yang sama, sehingga informasinya tidak berbeda,” pungkasnya.(Yuska Apitya)

Atty Soemadikarya :Masih Tersedia 17 Ribu Kuota BPJS PBI

BOGOR TODAY- Di Kota Bogor masih tersedia kuota 17 Ribu bagi kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Karenanya, warga kurang mampu di Kota Bogor dipersilakan untuk mendaftarkan diri secara kolektif melalui bagian kemasyarakatan (kemas) di kelurahan masing-masing.

“BPJS PBI kembali dibuka pendaftarannya. Saat ini masih ada sisa 17 ribu,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor Atty Soemaddikarya, usai rapat dengar pendapat bersama pihak Kecamatan, Kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos) dan Bagian Kemasyarakatan (Kemas), kemarin.

Atty meminta Dinsos dan Kecamatan menginstruksikan kepada setiap Lurah agar menyampaikan kembali informasi ini kepada masyarakat. “Harus sampai ke masyarakat. Ini tugas dari reformasi birokrasi supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tegasnya.

Atty juga meminta agar Camat dan Lurah untuk menempatkan petugas bagian kemasyarakatan yang masih energik dan dilengkapi dengan fasilitasnya. “Peran serta petugas di bagian kemasyarakatan tingkat kelurahan menjadi sangat penting. Sebab, merekalah yang menentukan mana warga yang layak mendapatkan BPJS PBI dan mana yang tidak. Pengajuan BPJS Kesehatan PBI ini dilakukan secara kolektif oleh pihak RT/RW kemudian diserahkan kepada bagian kemasyarakatan tingkat kelurahan. Jadi, sebenarnya ini tidak rumit kalau dijalankan dengan baik dan benar,” jelasnya.

Menurut dia, selama ini kinerja bagian kemasyarakatan di tiap kelurahan terkendala kurangnya staf dan perangkat komputer untuk menyimpan data agar tertib administrasi. “Untuk itu, kami menyarankan kepada camat dan lurah agar membuat pengajuan alat-alat penunjang administrasi yang di butuhkan wilayah. Sementara sisanya masih menjadi PR kita bersama,” tuturnya. (Yuska Apitya)

PAN-PDIP Jajaki Koalisi, Garap Duet Bima Arya-Dadang Danubrata?

BOGOR TODAY- Sejumlah pengurus DPD PAN Kota Bogor menggelar pertemuan dengan pengurus DPC PDIP Kota Bogor petang tadi. Tak sekedar agenda cipaka-cipiki semata. Dua partai yang memiliki kecocokan nafas ideologi nasionalis itu menggagas koalisi untuk persiapan Pilwalkot Bogor 2018.

“Ini memang baru pertemuan resmi pertama. baru tahap perkenalan. tp secara komunikasi informal antar ketua partai cukup intensif,” ungkap Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang Dhanubrata, petang tadi.

Dadang dan Bima Arya Sugiarto (petahana) memang dikenal dekat. Kabar bahwa mereka berdua kemungkinan besar akan berduet di Pilwalkot Bogor tahun depan memang bukan sebatas isu di media massa. “Yang pasti kita masih pada menunggu mekanisme partai. Setelah rekom keluar baru kita akan membentuk tim kecil untuk membicarakan hal yg lebih detil ke arah koalisi,” jelas Dadang.
Dadang juga mengakui bahwa pertemuan ini juga sebagai wujud menindaklanjuti instruksi DPD dan DPP PDIP. “Bang Hasto (Sekjen DPP PDIP) sudah menugaskan agar menjalin komunikasi dengan partai-partai. PAN memiliki level intelektual agamis yang pastinya menjadi kombinasi apik jika duet dengan PDIP,” jelas Dadang.
Jejamuan kali ini berlangsung hangat. Rombongan PAN dipimpin Bapilu DPD PAN, Mahakati. Ketua DPD PAN Kota Bogor, Safrudin Bima berhalangan hadir lantaran anaknya sakit. “Kami melakukan penjajakan komunikasi,” kata Mahakati.(Yuska Apitya)

Usmar Buka Peluang dengan STS di Pilwalkot Bogor 2018

BOGOR TODAY- Pendaftaran bakal pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota yang akan dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor awal tahun 2018 mendatang, membuat sejumlah kandidat mulai melakukan komunikasi ke partai politik (parpol), salah satu yang mulai intens adalah Usmar Hariman yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor.

Usmar belakangan ini sudah mulai menjajaki komunikasi dengan sejumlah parpol yang ada di Kota Bogor dan melakukan lobi-lobi untuk berpasangan dengannya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang.

Langkah yang ditempuhnya itu seperti dikatakan Usmar akhir pekan kemarin, salah satunya lantaran kurangnya jumlah kursi Partai Demokrat di legislatif. Sehingga, membuat parpol tempatnya bernaung harus berkoalisi dan mencari tambahan jumlah dukungan kursi yang menjadi syarat minimal sebanyak sembilan kursi.

“(Partai) Demokrat kan punya lima kursi, jadi masih kurang empat (kursi). Kita (Partai Demokrat) mencari (parpol) yang minimal (memiliki) empat kursi untuk koalisi,” jelas Usmar yang juga sebagai Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bogor.

Namun di sisi lain, ia mengaku masih melihat hasil survei internal yang dilakukan Partai Demokrat mengenai elektabilitas para kandidat yang sudah bermunculan. Dari situ, katanya, baru akan terlihat posisi popularitas dan elektabilitas para kandidat yang akan maju di Pilkada.

Sebab selain mendekati ketua partai, Usmar juga disebut-sebut memiliki opsi duet dengan tokoh di luar parpol seperti Sugeng Teguh Santoso (STS). Namun hal itu bisa terjadi jika STS sudah mendapatkan rekomendasi dari salah satu partai yang memiliki jumlah kursi minimal empat.

“Kalau beliau (STS) mendapat rekomendasi dari partai mana, tidak menutup kemungkinan itu terealisasi. Dan kalau Dewan Pimpinan Daerah (DPD Partai Demokrat) mempersilakan untuk ekspos, kita akan ekspos ke media. Posisi petahana di mana, saya di mana, STS di mana,” pungkasnya.(Yuska Apitya)

 

PPP Mantapkan ZM Maju Pilwalkot Bogor 2018

BOGOR TODAY- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor semakin memantapkan untuk menyiapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan maju dalam pesta demokrasi Pilwalkot Bogor 2018 mendatang.
 
Dalam Pilkada serentak 2018 nanti, khususnya di Kota Bogor, PPP terus memantapkan tekadnya untuk meraih kemenangan.
 
Wakil Sekjen DPP PPP, Andi Surya Wijaya (ASW) mengatakan, kondisi terkini khususnya di internal PPP terkait Pilwalkot Bogor, sudah diamanatkan dalam beberapa keputusan partai dan mekanisme partai, bahwa kader terbaik partai yaitu Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, diusung maju pada Pilwalkot Bogor 2018. Saat ini tinggal menunggu pasangan yang akan disandingkan dengan Kang ZM, baik sebagai calon Walikota atau calon Wakil Walikota. Idealnya kader terbaik internal menjadi calon Walikota, namun semuanya masih berproses dan dinamis serta masih cair.
 
“PPP sudah harga mati memajukan Kang ZM maju. Hal itu sesuai dengan Muscab dan mekanisme partai. Saat ini tinggal mencari pasangannya dan membangun koalisi,” ungkap Andi, kemarin.
 
Terpilihnya kang ZM, kemudian diperkuat dengan rekomendasi yang mengamanatkan sebagai Ketua DPC untuk maju sebagai calon Walikota. “Nah, kita liat nanti kalkulasinya seperti apa, yang paling penting bagaimana target kita di Kota Bogor ini, PPP bisa memenangkan Pilwalkot dan memimpin di Kota Bogor. Hal itulah yang sedang kita godok saat ini, soal kemungkinan peluangnya, survey dan sebagainya,” jelasnya.
 
Apakah masih menunggu koalisi di tingkat Jabar, lanjut Andi, untuk Kota Bogor terus saja berjalan dan bergerak, dan di tingkat Jabar saja masih dinamis dan masih membangun komunikasi-komunikasi antar sesama partai politik di Jabar. Ini masih belum matang sampai ke tingkat wilayah. “Mudah-mudahan nanti setelah matang ditingkat Jabar seperti keputusannya siapa dengan siapa, nanti akan disharingkan atau dibagi bagaimana format-format wilayah Kota dan Kabupaten seperti apa, yang terbangun dari koalisi ditingkat Jabar. Untuk Kota Bogor, terus saja bergerak dan meningkatkan popularitas maupun elektabilitas,” ucapnya.
 
Tokoh Kota Bogor yang berencana akan maju menjadi calon anggota DPR RI dapil Kota Bogor dan Cianjur ini menambahkan, untuk Pilwalkot Bogor tidak perlu menunggu koalisi dari Jabar, mesin partai berjalan saja karena nanti diujungnya juga akan mengkaji dari sisi popularitas dan elektabiltasnya. Siapa yang tertinggi, itu yang di rumuskan bersama untuk membangun koalisi yang menuju koalisi permanen ditingkat Kota Bogor. Walaupun nanti di Jabar mungkin misalnya dinamika partainya berbeda, tetapi bisa kemungkinan di Kota Bogor juga dengan partai yang berbeda.
 
“Saya berharap Kang ZM terus bergerak meningkatkan elektabikitas serta popularitasnya, salah satunya dengan kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, seperti jalan sehat Funwalk Bogor Banget 2017 ini. Insya Allah dalam waktu dekat, DPP juga akan segera memantapkan pasangan dan koalisi untuk Pilwalkot Bogor nanti,” pungkasnya.(Yuska Apitya)

Kajati Jawa Barat Diganti

JAKARTA TODAY- Jaksa Agung HM Prasetyo melantik enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) yang baru serta sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Korps Adhyaksa.

“Pelantikan dan serah terima jabatan beberapa kajati dan pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI ini merupakan ujung dari sebuah proses penilaian sementara, serangkaian evaluasi dan pengamatan dilakukan unsur pimpinan kejaksaan,” kata Prasetyo dalam sambutannya di acara pelantikan itu di Jakarta, hari ini.

Keenam kajati baru yang dilantik itu, Adi Sutanto (Kajati Kalimantan Tengah), Aditia Warman (Kajati Kepulauan Bangka Belitung), Loeke Larasati Agoestina (Kajati Jawa Barat), Ali Mukartono (Kajati Sumatera Selatan), Chaerul Amir (Kajati Aceh) dan Sadiman (Kajati Jawa Tengah).

Pejabat eselon II yang dilantik di antaranya Setia Untung Arimuladi (Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen), Susdiyarto Agus Praptono (Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan), Feri Wibisono (Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara) dan Elvis Johnny (Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan), serta Masyhudi (Kepala Biro Kepegawaian pada JAM Bin).

Ia menjelaskan dalam konteks roda perputaran dan penyempurnaan organisasi, pergantian, mutasi dan promosi merupakan bagian dari sebuah proses yang di samping bermakna sebagai “tour of duty” maupun “tour of area” tetapi juga dilakukan atas dasar penilaian objektif dari pimpinan dan pengamatan bersama atas prestasi, dedikasi, loyalitas serta integritas seseorang yang dianggap dan telah terbukti memiliki kompetensi, kapasitas dan pengalaman yang cukup untuk ditugaskan di tempat tertentu dan dalam posisi jabatan lain tertentu.

“Sebagai sebuah dinamika meningkatkan kapasitas organisasi dan kualitas personel agar memiliki dan memenuhi syarat kecakapan dan kemampuan yang handal, tangguh dan terpercaya maka seluruh keputusan promosi dan mutasi yang dilakukan,” katanya.

Hal tersebut, kata dia, semata-mata haruslah dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan memperluas wawasan dari setiap insan Adhyaksa agar pada waktunya masing-masing siap untuk diproyeksikan menjadi penerus dan penerima estafet kepemimpinan dan pada gilirannya diharapkan ada diantara mereka yang harus mampu mengemban misi dan tugas mewujudkan Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang teruji, terpuji dan terdepan di negeri ini.(Yuska Apitya/HUMAS KEJAGUNG)

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Bogor-Today.com