BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
Home / admin

admin

Kemenristek Dikti Perketat Kuota Beasiswa LPDP

JEPARA TODAY- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas di Istana Bogor beberapa hari lalu, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan diperketat.

Nasir mengatakan, salah satu yang akan diperketat yaitu program studi yang diambil oleh calon penerima beasiswa. Nasir menuturkan, Indonesia membutuhkan science dan teknologi untuk pembangunan ke depan. Oleh karenanya, jurusan sosial akan dibatasi.

“Sesuai arahan Pak Presiden, beasiswa LPDP akan diarahkan pada bidang yang dibutuhkan secara nasional. Kita harus lihat DNA Indonesia itu perikanan, pertanian. Beasiswa diarahkan ke science teknologi. Sosial akan dikurangi,” ujar Nasir usai melakukan kunjungan monitoring di Marine Science Techno Park di Teluk Awur, Jepara, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2017).

Kendati akan dikurangi, namun untuk LPDP Afirmasi, sambung Nasir tidak akan dikurangi. Sebab, Indonesia Timur sangat penting untuk pembangunanya ke depan. “Afirmasi sangat penting bagi Indonesia Timur,” tuturnya.

Sebelumnya, usai menghadiri rapat terbatas di Istana Bogor, Mohamad Nasir mengatakan, untuk ke depannya, para penerima beasiswa LPDP akan coba diprioritaskan ke beberapa negara dengan perguruan tinggi terbaik seperti Amerika dan China.

Namun, pemerintah juga akan mengupayakan agar jurusan yang diambil penerima beasiswa sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada di Indonesia. “Indonesia core business-nya apa, kan ada pangan, pertanian, ternak. Nah, teknologinya harus ditingkatkan. Jurusan pariwisata juga,” ujar Nasir.(Yuska/Humas Kemenristek-dikti)

Jokowi : Beban Biaya BBM Satu Harga Masih Wajar

JAKARTA TODAY- Presiden Joko Widodo menilai beban biaya PT Pertamina (Persero) untuk program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang senilai Rp800 miliar dianggap sebagai harga yang wajar. Sebab, tanggungan itu berbuah harga terjangkau yang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

Menurut dia, nilai beban biaya itu tak ada apa-apanya dibanding subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah pada masa terdahulu. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 contohnya, realisasi subsidi BBM berada di angka Rp95,99 triliun. Angka itu bahwa mencapai puncak pada 2013 dengan nilai subsidi BBM terbilang mencapai Rp299,83 triliun. Dengan demikian, ia menilai angka tanggungan biaya untuk BBM satu harga memberikan banyak manfaat ketimbang mudharatnya. “Saya perintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghitung, berapa sebetulnya biaya tambahan yang dikeluarkan. Mereka bilang Rp800 miliar. Kalau dulu subsidi bisa sampai Rp300 triliun, ini masa Rp800 miliar tidak bisa. Makanya satu harga ini harus dijalankan,” jelas Jokowi di Pontianak, Jumat (29/12).

Jika BBM satu harga tak kunjung dilaksanakan, ia cemas nanti harga bahan pokok akan melambung tinggi hanya gara-gara mahal di ongkos logistik. Ia mencontohkan, sebelum ada program BBM satu harga, harga BBM jenis Premium di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai Rp40 ribu per liter. Ada pula beberapa daerah di Papua mematok harga BBM jenis Premium mencapai Rp100 ribu per liter. “Akibatnya apa? harga bahan-bahan pokok yang dibutuhkan rakyat makin mahal karena distribusi mahal, harga logistik tinggi,” ungkap dia.

Kendati begitu, ia mengakui pelaksanaan BBM satu harga selama ini masih jauh dari kata sempurna. Ia menyebut, medan yang berat membuat badan usaha sulit mengerjakan program tersebut. “Misalnya di wilayah Papua, Kabupaten Puncak Memberamo, Intan Jaya, Tolikara. Ini medan berat, tetapi saya sampaikan ini harus dilakukan,” tambahnya.

Sepanjang 2017, pemerintah telah merealisasikan 57 titik BBM satu harga. Dari angka tersebut, 54 titik dikerjakan oleh Pertamina dan tiga sisanya digarap oleh PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo, di mana keduanya merupakan badan usaha yang ditunjuk menyalurkan BBM penugasan sepanjang tahun 2017 oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Lokasi penetapan BBM satu harga diatur di dalam SK Direktur Jenderal Migas Nomor 09.K/10/DJM.O/2017, di mana pemerintah menetapkan 150 lokasi yang dikerjakan oleh PT Pertamina (Persero), dan tujuh lokasi digarap oleh AKR.(Yuska Apitya/cnn)

BI : Rupiah Terdepresi 0,78 % Pertahun

JAKARTA TODAY- Bank Indonesia (BI) mengklaim nilai tukar (kurs) rupiah cenderung stabil di sepanjang tahun ini. Terbukti, rupiah terhadap dolar AS hanya terdepresiasi 0,78 persen dari Januari hingga 21 Desember 2017.

“Ini masih di bawah satu persen (depresiasi). Artinya, rupiah cenderung stabil di 2017,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo dalam konferensi pers akhir tahun BI, Kamis (28/12).

Selain dari sisi kurs, ia bilang, kestabilan rupiah juga terlihat dari tingkat gejolak nilai tukar atau volatilitas rupiah yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Ia mencatat, volatilitas rupiah pada tahun lalu secara rata-rata berada di kisaran 8 persen. Sedangkan pada tahun ini, setidaknya sampai pertengahan Desember 2017 hanya rata-rata tiga persen. Adapun, tingkat volatilitas rupiah ini sejajar dengan ringgit Malaysia dan peso Filipina yang juga menurun volatilitasnya pada tahun ini dibandingkan tahun lalu.

Kemudian, tolak ukur stabilnya kurs rupiah juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan rupiah pada transaksi pasar keuangan.

BI mencatat, volume transaksi penggunaan rupiah berkembang dari Rp23,6 triliun per hari pada 2016 menjadi Rp28,9 triliun per hari pada 2017. Ini berarti, dari sisi volume telah meningkat sekitar 22,45 persen dalam setahun terakhir.

Sedangkan, di saat yang bersamaan justru pertumbuhan volume transaksi pasar valuta asing tidak setinggi transaksi rupiah. Tercatat, volume transaksi pasar valuta asing meningkat dari US$5 miliar per hari pada 2016 menjadi US$5,5 miliar per hari pada tahun ini atau hanya meningkat 10 persen dalam setahun terakhir.

Agus memperkirakan, pergerakan rupiah sampai benar-benar tutup tahun tetap pada kondisi yang stabil. Meski, pada awal kuartal IV ini sempat ada tekanan bagi rupiah dari The Federal Reserve saat memberi sinyal akan menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) pada Desember ini.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, ke depannya, BI akan terus menjaga stabilitas kurs rupiah melalui berbagai kebijakan yang terukur. “Misalnya, dengan menjaga inflasi yang sesuai sasaran dan defisit transaksi berjalan dalam kondisi yang aman,” kata Mirza.

Mirza menambahkan, hal ini lantaran inflasi tinggi dapat menggerus tingkat daya beli masyarakat dan mengganggu stabilitas rupiah. Sedangkan defisit transaksi berjalan yang tidak terkendali membuat permintaan terhadap dolar AS kian lebih besar dibandingkan dengan pasokan yang ada.

Sehingga, pada ujungnya turut mengganggu stabilitas rupiah. “Jadi, ke depan akan terus menjaga stabilitas dari nilai rupiah karena kami percaya, menjaga stabilitas maka membuat pertumbuhan ekonomi akan terjadi,” pungkasnya.(Yuska Apitya)

Final! Bima Arya Putuskan Gandeng Pejabat KPK di Pilwalkot Bogor 2018

BOGOR TODAY- Walikota Bogor Bima Arya telah menemukan calon pasangannya untuk Pilwalkot Bogor 2018. Dia menggandeng Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK Dedie A Rachim. Kepastian duet tersebut terkonfirmasi dari pihak Bima Arya, Deddie dan pimpinan KPK. Bima Arya dan Deddie belum mau mengungkap lebih jauh karena menunggu pernyataan dari KPK. Adapun pimpinan KPK menyatakan Deddie saat ini sedang mengurus pengunduran dirinya dari KPK.

“Sebelumnya Pak Deddie sudah memberi tahu dan pamit kepada pimpinan. Mungkin hari-hari ini sudah mempersiapkan administrasi pengundurannya. Pemberhentian pegawai atas permintaan sendiri, kan boleh. Sebelumnya sudah banyak yang melakukan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi mengenai pengunduran diri Deddie untuk maju di Pilwalkot Bogor, Jumat (29/12/2017).

Adapun Deddie yang dikontak pagi ini juga menyatakan bahwa dia masih fokus untuk mengurus pengunduran diri dari KPK. “Masih dalam proses pengunduran diri, nanti kalau dari lembaga udah komen nanti saya lebih enak jawabnya, karena saya masih di sini (KPK). Artinya saya harus tempuh beberapa langkah, mengundurkan diri meski aturannya berhenti sementara, tapi karena saya masih di KPK jadi sebaiknya saya nggak ngomong dulu. Secara verbal saya sudah sampaikan,” kata Deddie.

Sama seperti Deddie, Bima Arya juga belum mau berkomentar panjang. Dia menunggu KPK memberikan penjelasan terlebih dahulu. “Biar KPK bicara dulu, saya sampaikan siang ini,” tandasnya.

Dihubungi BOGOR TODAY, Bima Arya mengaku pilihannya tidak akan salah. “Bismillah saja. Semoga ini jadi yang terbaik buat Kota Bogor,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, surat pengunduran diri Didie sudah masuk ke bagian SDM KPK sejak 27 Desember 2017. Saut mengaku tak keberatan Didie meninggalkan KPK dan mengikuti kontestasi politik. Menurut dia, di manapun berada, kader KPK harus siap mengisi posisi strategis sekaligus menjadi agen perubahan. “Harus siap diminta siapapun dan lembaga apapun di negeri ini utk mempercepat perubahan,” kata Saut.(Yuska Apitya)

Duit BLBI Mengalir Sampai Jauh, KPK Periksa Mantan Wapres RI

JAKARTA TODAY- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono. Pemeriksaan ini adalah permintaan Boediono lantaran pada jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan KPK, yang bersangkutan berhalangan hadir.

Boediono diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). “Saksi atas inisiatif sendiri meminta diperiksa hari ini. Karena dijadwal pemanggilan yang bersangkutan berhalangan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (28/12). “Untuk efektifitas penyidikan, maka dilakukan pemeriksaan hari ini,” ujarnya.

Febri mengatakan, Boediono diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung selaku tersangka penerbitan SKL BLBI kepada BDNI. “Boediono datang ke KPK untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus BLBI dengan tersangka SAT,” tuturnya.

Menurut dia, Boediono diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan sekaligus anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) ketika BPPN mengeluarkan SKL BLBI untuk BDNI pada kurun waktu 2004 silam. “Tentu (pemeriksaan) terkait dengan jabatan dalam rentang waktu SKL terbit,” kata dia.

Saat itu, KKSK diketuai Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan Boediono sendiri. KKSK menyetujui pemberian SKL BLBI kepada BDNI berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004. Boediono memenuhi panggilan penyidik KPK sekitar pukul 09.47 WIB. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu datang dengan didampingi dua ajudan. Saat ini, Wakil Presiden era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu masih menjalani pemeriksaan penyidik KPK. (Yuska Apitya/Humas KPK)

Nyabu Terus, Rehab Terus

JAKARTA TODAY- Pihak kepolisian akan mengirimkan aktor Tio Pakusadewo (54) ke Rumah Sakit Selapa Polri, Jakarta Selatan, untuk menjalani proses rehabilitasi, pada Jumat (29/12). Ia pun dikategorikan sebagai pengguna, bukan pengedar.

“Iya akan direhabilitasi besok,” ujar Kasubdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Doni Alexander, Kamis (28/12).

Ia sendiri belum dapat memastikan lamanya proses rehabilitasi tersebut. Menurutnya, rehabilitasi ditempuh karena Tio hanya memiliki sabu sebanyak kurang lebih 1,06 gram. Dia dinilai hanya sebagai pengguna narkotika. Namun, proses hukum Tio dalam kasus penyalahgunaan narkotika akan tetap berlangsung. “Proses hukum tetap berlanjut. Hasil assesment nantinya hanya meringankan tersangka di peradilan,” ucapnya.

Sebelumnya, Tio mengaku sudah menggunakan sabu selama kurang lebih 10 tahun. Selama itu, salah satu pemeran dalam film “Filosofi Kopi” itu diduga mendapatkan sabu dari orang yang berbeda-beda. Salah satunya, perempuan berinisial V yang memberikan Tio sabu sebanyak empat kali.

Tio diketahui membeli sabu pada Sabtu (16/12) sebanyak empat bungkus dengan harga Rp1.300.000. Dia ditangkap di kediamannya di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/12) malam. Polisi menemukan tiga bungkus sabu dengan berat sekitar 1,06 gram dan sebuah alat isap sabu alias bong. Aktor senior itu pun dijerat dengan Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 127 ayat 1 huruf A UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(Yuska Apitya)

Golkar-Demokrat Matangkan Duet Demul-Demiz di Pilgub Jabar

BANDUNG TODAY- Golkar dan Demokrat resmi berkoalisi mengusung Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018. Koalisi itu mereka namai ‘Sajajar’.

Dedi yang juga Bupati Purwakarta mengaku punya kecocokan atau chemistry dengan Deddy Mizwar yang merupakan salah satu pendiri Demokrat. “Kalau Anda bertanya apakah saya punya chemistry dengan Pak Demiz (Deddy Mizwar), silakan lihat sendiri seperti waktu Pak Demiz berkunjung ke Kantor DPD,” kata Dedi Mulyadi saat menggelar jumpa pers di Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/12) malam.

Pernyataan Dedi Mulyadi itu merujuk pada 6 November 2017 lalu, saat Deddy Mizwar bertamu ke Kantor DPD Golkar Jabar. Dedi Mulyadi dan Deddy Mizwar kala itu berseloroh terkait dukungan Golkar kepada Ridwan Kamil.

Dedi Mulyadi saat itu menyatakan akan membuat film dengan judul Pacar Ketinggalan Bus. Namun judul itu langsung dikoreksi Deddy Mizwar, Pacar Ketinggalan Kereta. Judul film itu merupakan sindiran, mengingat Dedi Mulyadi gencar ingin maju jadi calon gubernur Jabar, malah ditinggal Golkar yang notabene partainya sendiri. Golkar saat itu lebih melirik Ridwan Kamil ketimbang dirinya meski menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar. Kini, setelah resmi diusung Golkar, Dedi Mulyadi menyatakan punya chemistry dengan Deddy Mizwar. Chemistry keduanya dinilai Dedi Mulyadi cukup kuat.

Dedi Mulyadi pun menyinggung kembali soal film Pacar Ketinggalan Kereta sekitar dua bulan lalu tersebut. “Waktu Pak Demiz bersilaturahmi ke DPD, beliau bilang bakal bikin film Pacar Ketinggalan Kereta dan sekarang keretanya sudah balik ke stasiun,” ujar dia.

Menurut dia, chemistry antara dirinya dengan Deddy Mizwar berlangsung cepat sehingga Golkar memutuskan untuk berkoalisi dengan Demokrat yang mengusung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar. Tak kurang dari satu jam setelah Dedi mendapatkan SK penugasan dari DPP Partai Golkar, dia langsung mendapatkan Deddy Mizwar sebagai mitra koalisi di Pilgub Jawa Barat 2018.

Setelah mendapat SK penugasan, Dedi Mulyadi mengaku langsung menemui DPD Demokrat Jabar dan Deddy untuk merajut ‘kisah cinta Jabar yang tertunda’ sebelum melenggang ke Pilgub Jabar 2018. “DPP memberikan batas waktu hingga 2 Januari 2018 dan sore tadi saya bertemu dengan Ketua DPD Partai Demokrat (dan Deddy Mizwar) untuk merajut kisah cinta Jabar yang tertunda,” kata dia.

Sebelumnya DPD Partai Golkar dan DPD Partai Demokrat Jawa Barat sepakat untuk menjalin koalisi di Pilgub Jabar 2018. Keputusan tersebut ditetapkan hanya dalam kurun waktu kurang dari satu jam. “Setelah Shalat Ashar terjadi komunikasi antara Partai Demokrat dengan Golkar yang intinya ada satu kesepahamana dalam Pilgub Jabar 2018. Semua mungkin saja kalau sudah jalan Tuhan. (Koalisi) Demokrat dengan Golkar hanya setengah jam,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Irfan Suryanagara, di Kota Bandung.

Meskipun sudah memutuskan untuk berkoalisi di Pilgub Jabar 2018, kedua partai politik tersebut belum memutuskan siapa yang jadi bakal cagub dan cawagub Jabar. Golkar dan Demokrat saat ini telah memenuhi syarat minimum 20 kursi legislatif daerah untuk pencalonan Pilgub Jabar. Golkar saat ini memiliki 17 kursi sementara Demokrat 12 kursi.

Pesaing terkuat duo Dedi adalah Ridwan Kamil, yang didukung PPP (9 kursi), PKB (7 kursi), dan NasDem (5 kursi). Namun koalisi pendukung Ridwan Kamil kini di ambang keretakan karena RK tak kunjung menentukan wakil titipan partai. (Yuska Apitya)

Bima Arya : Berpolitik untuk Membangun Kemaslahatan Umat

BOPGOR TODAY- Berpartai itu perlu militansi, ghiroh dan semangat. Kalau semua ini hilang maka partai kehilangan identitas. Hal itu diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya pada penutupan Kemah Bakti Nusantara di GOR Pajajaran, Kota Bogor, kemarin.

Dalam khazanah politik modern membangun partai politik sama dengan membangun angkatan perang yang militan. Hari ini semua melihat bahwa militasi itu sedang dibangun. Namun, kata Bima Mari semua sedikit merenung berperang untuk apa dan berperang melawan siapa, serta setelah berperang lalu apa? 

Bima meyakini 3 pertanyaan tadi sudah selesai dan khatam jawabannya dan keyakinannya. Berpolitik bukan sebatas untuk tujuan, berpolitik bukan semata-mata untuk kekuasaan tetapi menang berperang adalah untuk membangun kemaslahatan bagi umat. “Itu esensi perang yang sejatinya,” kata Bima.  “Masalah ini terus membayangi di keseharian kita, korupsi masih ada, kemiskinan juga masih ada, kemaksiatan juga ada dimana-mana. Masalah itu harus dihadapi dan diselesaikan bersama,” terangnya.

Bima menyebutkan musuh dan masalah sudah di depan mata, karena itu tidak ada pilihan lain bagi umat untuk bersatu dan merapatkan barisan. “Bersatu saja belum tentu menghadapi masalah itu dengan solid. Apalagi kalau tidak bersatu,” ujarnya.

Untuk itu Bima mengajak untuk mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Mari kita salurkan ghiroh kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Memberantas kemaksiatan, mencegah kemunkaran, menyerukan kepada kebaikan itulah agenda bersama antara Pemkot dengan partai. “Di Kota Bogor, itulah agenda utama  kita. Kemarin, sekarang dan kedepan menjadikan Bogor sebagi kota untuk keluarga,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut,  dilakukan pemilihan duta keluarga. Hadir pula Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, pimpinan partai PPP, PAN, Gerindra, Golkar dan tamu undangan lainnya. (Yuska Apitya)

Yane Ardian Apresiasi Kepedulian Wartawan Kota Bogor untuk Korban Kebakaran

BOGOR TODAY- Ketua TP PKK Kota Bogor Yane Ardian Bima Arya mengapresiasi pembentukan Posko wartawan Kota Bogor yang peduli membantu para korban musibah kebakaran di Kampung Coblong, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah. Selain itu, mereka berinisiatif mendatangkan Pendekar Dongeng Kang Didin dari Ciomas untuk menghibur anak-anak korban kebakaran yang berada di pengungsian.
“Saya sangat mengapresiasi sekali bantuan dan perhatian dari teman teman media, baik sumbangan pakaian, makanan dan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih karena wartawan sudah mendatangkan pendongeng untuk menghibur anak-anak korban kebakaran. Ini ide brilian dari teman teman media yang harus diapresiasi,” jelas Yane saat mendatangi lokasi pengungsian, Kamis (27/12/2017).
Kepala pelaksana BPBD Kota Bogor, Ganjar Gunawan juga turut mengapresiasi perhatian dan bantuan yang diberikan para wartawan. “Ini merupakan aksi nyata dari teman teman media di Bogor. Jadi wartawan ini bukan hanya menulis saja, tetapi mereka sangat peduli dan ikut membantu korban kebakaran dengan menggalang bantuan,” kata Ganjar.
Koordinator wartawan peduli bencana Kota Bogor, Syarif Hidayatullah mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan bantuan tersebut ke posko utama penanganan bencana di SD Empang yang ditangani oleh BPBD Kota Bogor. Bentuk bantuan yang diberikan oleh posko wartawan peduli sesama diantaranya, pakaian layak pakai berbagai jenis sebanyak 25 karung, popok bayi 80 buah, mie instan 4 kardus dan uang sebanyak 27 amplop.
“Hari ini kami menyerahkan bantuan dari teman teman wartawan yang sudah diamanahkan ke posko wartawan peduli sesama untuk korban kebakaran. Semoga dengan bantuan yang di serahkan ini bermanfaat bagi warga korban kebakaran,” kata Syarif.
Ia menjelaskan, berbagai bantuan yang diserahkan ke posko utama berasal dari bantuan para wartawan, baik wartawan media cetak, elektronik dan online. Bantuan juga banyak berasal dari warga yang dihimpun oleh Paguyuban Rangga Mekar (Paramek) Kecamatan Bogor Selatan.
“Kami juga mengapresiasi bantuan dan perhatian dari warga Kelurahan Rangga Mekar yang menyalurkan berbagai bantuannya ke posko wartawan peduli sesama,” jelasnya.
Untuk posko wartawan peduli sesama ini, akan ditutup pada Jumat (29/12/2017). Bagi wartawan dan masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan, bisa diserahkan langsung ke posko utama di SD Empang. Di lokasi pengungsian, Pendongeng Kang Didin menghibur seluruh anak-anak korban kebakaran. Tampak keceriaan, kebahagiaan dan senyum semangat terpancar dari rona wajah anak anak yang dihibur oleh Kang Didin. (Yuska Apitya)

Ingin Dampingi Ridwan Kamil, Charly ST12 Maju Pilgub Jabar

BANDUNG TODAY- Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan kemungkinan mengusung vokalis Setia Band Muhammad Charly van Houten sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Mantan vokalis ST12 itu bakal mendampingi Ridwan Kamil pada pilkada Jabar 2018.

Sekjen PKB Daniel Johan mengatakan, Charly merupakan sosok alternatif yang mungkin dapat meningkatkan elektabilitas RK di Jabar. “PKB menyambut baik. Charly bisa sebagai cawagub alternatif yang memperkuat elektabilitas RK,” ujar Daniel dalam pesan singkat, Kamis (28/12).

Beberapa hari lalu, kata Daniel, Charly telah menemui Dewan Pimpinan Daerah PKB Jabar untuk meminta izin dicalonkan sebagai pendamping RK. Niat Charly juga telah disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat PKB.

Daniel mengatakan, rencana mengusung Charly merupakan terobosan di tengah kebuntuan mencari cawagub bagi RK. PKB memang membutuhkan calon alternatif di luar internal partai untuk mengatasi hal tersebut. “Calon alternatif di luar kader partai koalisi bisa menjadi jalan keluar yang baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Daniel menyebut niat Charly mendaftar sebagai cawagub tidak bisa dianggap remeh. Dengan popularitasnya sebagai artis, pemilik nama lahir Muhammad Casmali Parli itu berpeluang meraup suara pemilih Jabar yang dikenal suka dengan politikus berlatar belakang artis. “Saya rasa itu nilai plusnya,” ujar Daniel.

Meski Charly berpotensi mendampingi RK, Daniel mengklaim, PKB dan partai pengusung RK masih akan melakukan pembahasan. Ia juga enggan memastikan kemungkinan tersebut terealisasi. “Calon alternatif ini akan kami bahas dengan koalisi,” ujarnya.

Ridwan Kamil hingga saat ini belum menentukan cawagub untuk pilkada Jabar 2018. RK menyatakan akan menggelar konvensi untuk memilih pendampingnya. Saat ini, RK diusung oleh NasDem yang memiliki 5 kursi, PKB 7 kursi, dan PPP 9 kursi. Koalisi itu memiliki 21 kursi DPRD Jabar atau melebihi syarat pencalonan cagub sebanyak 20 kursi. (Yuska Apitya)

Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Bogor-Today.com