SUKAJAYA TODAY – Seknas Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor menggelar Dialog Kebijakan Konservasi dan Kehutanan Masyarakat bersama Komisi IV DPR RI, Dirjen KSDAE KLHK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dihalaman kantor Desa Kiarasari pada Senin 25 September 2017 kemarin.
Desa Kiarasari dipilih menjadi tempat penyelenggaran, karena desa itu merupakan sebuah perjalanan dalam mengelola sumber daya alamnya secara lestari dan posisinya yang berada di zona penyangga kawasan konservasi yakni, Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Seiring dengan dicanangkannya Kiarasari sebagai salah satu desa wisata, maka pembangunan diarahkan untuk memperkuat tujuan wisata. Salah satu pembangunan yang paling mendasar adalah pembangunan mental masyarakat dengan melestarikan hutan rakyat.
Seknas FKKM Andri Santosa mengapresiasi kegiatan dialog kebijakan konservasi hutan di Desa Kiarasari dengan memperingati hari jadinya Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat yang ke 20 Tahun.
“Kami kedatangan beberapa tamu undangan penting dari Pemda dan Pemprov untuk memperingati HUT FKKM yang ke 20. Dalam 20 tahun kami menghimpun mimpi juga ada pohon harapan dari masyarakat untuk FKKM agar bisa turut andil dalam kegiatan menjaga hutan. Semoga hutan dapat lestari terus kedepannya,†ujar Andri.
Sementara itu, Bagian Hukum dan Kerjasama Teknis Dirjen KSDAE Kementerian KLHK, Agus Supriyanto mengngukapkan, pemerintah selama ini sedang mempersiapkan regulasi yang tepat untuk kebijakan yang akan ditempuh pihak Kehutanan agar perjalanan memberdayakan hutan oleh masyarakat dapat berjalan nyaman.
“Ternyata untuk belajar misi kedepan tidak hanya di Korea Selatan tapi cukup di Desa Kiarasari karena programnya sama yang saya pelajari disana,†kata Agus.
Bicara hutan, lanjut Agus, ada tiga lindung, produksi, konservasi yang tertuang di undang undang dan akses serta kemitraan yang semua itu dipersembahkan untuk masyarakat. “Kami telah menyampaikan pada saat rapat di kantor Dirjen, yang akan kita rumuskan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,†bebernya.
Agus berharap pemerintah sinergis untuk inventarisir dan menciptakan kemitraan dengan masyarakat dalam menjalankan program hutan lestari. “Tentunya akan ada pemberdayaan masyarakat, kedepan ada beberapa tehnis kebijkanan. Harapan kami kepada masyarakat khususnya di Desa Kiarasari agar tetap membuka akses untuk Desa Wisata dan bisa lebih maju,†pintanya.
Kepala Desa Kiarasari, Nurodin Nurhawan meuturkan, desa wisata merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan hutan dengan tetap menjaga kelestarian nya sehinga peningkatan dari sektor wisata dapat dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar hutan konservasi.
“Target yang paling sederhana adalah perubahan atas perilaku masyarakat dalam menjaga hutan, alam, dan lingkungan untuk menguatkan kembali nilai nilai kearifan lokal,” ujar Jaro Peloy sapaan akrabnya.
Jaro Peloy menambahkan, saling menghargai antara masyarakat dan Hutan merupakan salah satu agar terciptanya kesinambungan yang nyaman sehingga Pemerintah bisa mewujudkan hutan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan.
“Saya berharap FKKM ini, semoga bisa membawa kehutanan menjadi lebih baik, Dan alhamdulillah dalam satu tahun ini Desa Kiarasari didaulat oleh Bupati Bogor, menjadi Desa Wisata,†pungkasnya.
Acara yang sebelumnya sudah di mulai dua hari yang lalu ini menempuh beberapa kegiatan, dari Tanggal 23 September Trip ke Kiarasari – Halimun dan Sharing, 24 September Explore Kampung Wisata Cibuluh dan Review, 25 September Dialog Kebijakan dengan DPR RI, Pemda Bogor dan Dirjen KSDAE KLHK. (Agus)
